Unduh Aplikasi

Proses Rehab Rekon Pasca Gempa Pidie Jaya Molor Lagi

Proses Rehab Rekon Pasca Gempa Pidie Jaya Molor Lagi
Reruntuhan gempa Pijay 2016 silam. Foto: Muksal Mina

PIDIE JAYA – Rehab rekon pemukiman pasca gempa Pidie Jaya 7 Desember 2016 molor dari jadwal yang ditargetkan. Pasalnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat meminta pembangunan kembali rumah yang rusak akibat gempa harus sudah siap pada Juni 2018 lalu.

“21 Juni habis lebaran ya,? Kalau bisa diusahakan sebelum lebaran masyarakat sudah dapat menempati rumahnya,” pinta Kepala BNPB, Willem Rampangilei saat peletakan batu pertama pembangunan kembali rumah rusak akibat gempa di Gampong Bale Musa, Kecamatan Bandar Baru, Pidie Jaya, Kamis 1 Maret 2018.

Namun lebih dari sembilan bulan pasca peletakan batu pertama tersebut, proses pembangunan kembali pemukiman warga tidak kunjung selesai.

Dihimpun AJNN, banyak kendala yang terjadi dilapangan dalam proses rehab rekon pemukiman warga tersebut. Diantaranya, terbatasnya tukang bangunan, dan juga kendala administrasi yang diduga dipersulit oleh konsultan pendamping.

“Hingga saat ini kami masih tahap kedua, kemarin itu terkendala karena tukangnya tidak ada, sekarang terkait tukang sudah kami ambil alih, dan pembangunannya sudah lancar. Terkait diperlusitnya proses pencairan belum kami alami, sebab kami belum ke tahap ketiga,” kata Fadiladi, salah seorang pengurus pokmas di Gampong Teupin Peuraho, Meureudu, kepada AJNN, Rabu (12/12).

Sumber AJNN lainnya di Kecamatan Bandar Dua mengatakan, kelompok mereka per penerima manfaat dipotong sebanyak Rp 1.6 juta. Pemotongan tersebut katanya, untuk administrasi,

“Kelompok kami dipotong Rp 1.6 juta per rumah, kata pengurus pokmas, pemotongan itu untuk adm, tapi saya tidak setuju kalau sebanyak itu untuk adm, sebab setau saya pemotongan untuk adm paling banyak yang dapat dipotong adalah Rp 500 ribu. Informasi yang saya peroleh pemotongan Rp 1.6 juta juga buat pelicin pengurusan adm,” kata sumber tersebut.

Terpisah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie Jaya, M Nasir kepada wartawaan mengatakan, pembangunan kembali rumah rusak akibat gempa 7 Desember 2016, baik rusak sedang maupun rusak berat semua tergantung kelompok masyarakat (Pokmas). Sebab katanya, dana hibah dari Pemerintah Pusat tersebut sudah seratus persen ditransfer ke rekening pokmas. Namun untuk penarikannya harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

“Dananya sudah seratus persen ditransfer ke rekening pokmas, tapi penarikannya pertahap,” jelas M Nasir.

Komentar

Loading...