Unduh Aplikasi

Proses Rehab Rekon Pasca Gempa Pidie Jaya Mengecewakan

Proses Rehab Rekon Pasca Gempa Pidie Jaya Mengecewakan
Reruntuhan gempa Pijay 2016 silam. Foto: Muksal Mina

PIDIE JAYA - Proses rehab rekon rumah rusak akibat gempa bumi yang melanda Kabupaten Pidie Jaya 7 Desember 2016 lalu dinilai jauh dari yang diharapkan. Pasalnya, sejak dimulainya rehab rekon pada bulan Maret 2018, hingga saat ini proses pemulihan kembali pemukiman warga masih belum rampung.

Padahal saat peletakan batu pertama tanda dimulainya rehab rekon pemukiman warga di Gampong Musa, Kecamatan Bandar Baru, 2 Maret 2018, Kepala Badan Nasional Penanggulang Bencana (BNPB) Pusat, Willem Rampangilei mengatakan sebelum lebaran Idul Adha 2018 rumah korban gempa tersebut sudah dapat ditempati.

Bahkan, Willem engan meletakkan batu pertama tanda dimulainya pembangunan kembali rumah rusak pasca gempa waktu itu sebelum konsultan menajemen memastikan kapan rumah itu siap dibangun.

Ia baru melakukan peletakan batu pertama setelah mendapat jawaban dari salah seorang pihak konsultan menajemen, yang mengatakan pembangunan kembali rumah masyarakat korban gempa akan dituntaskan paling lambat tanggal 21 Juli 2018 .

“21 Juli habis lebaran ya. Kalau bisa diusahakan sebelum lebaran masyarakat sudah dapat menempati rumahnya,” pinta Willem kepada pihak konsultan menajemen waktu itu.

Namun, hingga saat ini, permintaan orang nomor satu pada badan bencana itu jauh dari apa yang diharapkan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya, Bustami HS menilai Konsultan Manajemen (KM) yang dikontrak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie Jaya untuk mendampingi kelompok masyarak juga turut menjadi andil yang cukup besar dalam percepatan rehab rekon sektor pemukiman warga itu.

Ia juga menilai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie Jaya sebagai penganggung jawab utama rehab rekon rumah warga lepas tangan dari setiap persoalan yang timbul.

"Cukup banyak persoalan rehab rekon rumah korban gempa di lapangan. Persoalan-persoalan itu bukan timbul dari masyarakat korban, akan tetapi ditimbulkan oleh pihak Konsulatan Manajemen dalam mendamping kelompok masyarakat dan BPBD sendiri. Kalau seperti ini yang terjadi tentu sangat mengecewakan," kata Bustami.

Persoalan-persoalan yang timbul dan akhirnya merugikan masyarakat korban itu, menurut Bustami, antara BPBD, Konsultan Manajemen dan pengurus kelompok masyarakat tidak berkerja atau tidak mengikuti sesuai dengan blue print atau perencanaan yang telah ditetapkan sejak awal proses rehab rekon paska gempa Pidie Jaya.

Salah satu contoh menurutnya, ada permintaan uang dengan jumlah tertentu oleh KM dari setiap korban gempa yang rumahnya masuk dalam katagori rusak berat untuk pembuatan gambar, tetapi jika setiap korban tidak mampu membuat gambar sendiri. Permintaan uang tersebut berdalih bahwa pemerintah tidak menyediakan biaya untuk pembuatan gambar setiap rumah yang rusak berat.

"Ada perkerjaan dari konsultan manajemen di luar prosedur. Contoh misalnya meminta uang pembuatan gambar rumah korban gempa. Seharusnya pekerjaan itu harus mengikuti proses awal. Seharusnya konsultan manajemen bekerja sesuai dengan prosedur yang diberikan sejak awal," sebutnya.

Anggota Fraksi Partai Nasdem itu menduga permintaan uang untuk pembuatan gambar dan RAB rumah tersebut diamini oleh BPBD Pidie Jaya. Alasannya lanjut dia, BPBD pernah mengirim surat himbuan kepada konsultan manajemen tertanggal 20 September 2018 dengan nomor 360/559.A/PPK-RR/2018 untuk meninggalkan rumah warga yang tidak mengikuti arahan dari BPBD Pidie Jaya, karena dianggap menghambat pembangunan rumah yang progres waktu pelaksanaan pembangunan rumah masih lambat.

"Inisiatif yang diambil sangat merugikan korban. Konsultan manajemen yang seharusnya mempermudah kerja-kerja Pokmas dalam rehab rekon hampir dapat dipastilan dipersulit. Dan BPBD dalam hal ini seakan-akan lepas tangan. Padahal tanggung jawab penuh ada pada mereka. Bahkan ada indikasi BPBD main mata dengan KM," curiga Bustami.

Sementara itu, Kepala Pelakasana BPBD Pidie Jaya, M Nasir mengatakan, ia tidak mengetahui adanya permintaan uang oleh KM kepada korban gempa untuk pembuatan gambar rumah. Menurutnya, pemerintah setempat sudah menyediakan gambar gratis.

Namun sambungnya, apabila penerima manfaat tidak mengunakan gambar yang telah disediakan oleh pemerintah, maka korban wajib menyediakan gambar sendiri.

"Rumah rekon gambarnya disediakan oleh pemerintah, yang tidak ada gambar itu rusak sedang. Jika penerima manfaat tidak mengunakan gambar yang disediakan oleh pemerintah, penerima manfaat harus membuat gambar sendiri," jelasnya.

Sementara untuk rumah rusak berat atau bukan rumah yang dibangun dari dasar, rumah tersebut tidak disediakan gambar. Namun bantuan sebesar Rp 85 juta harus dihabiskan untuk merehab rumahnya sesuai dengan bentuk sebelumnya.

"Jika uangnya tidak habis, harus dihabiskan walaupun dengan harus merubah bentuk rumah. Perubahan bentuk rumah ini yang harus dibuat gambar sendiri oleh penerima manfaat," imbuh M Nasir.

Komentar

Loading...