Unduh Aplikasi

Proses Rehab Rekon Gempa Pidie Jaya Dinilai Dipersulit

Proses Rehab Rekon Gempa Pidie Jaya Dinilai Dipersulit
Reruntuhan gempa Pijay 2016 silam. Foto: Muksal Mina

PIDIE JAYA - Kepala Desa (Keuchik) Gampong Kuta Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Martunis menilai proses rehab rekon gempa Pidie Jaya dipersulit oleh konsultan menajemen selaku konsultan pendamping rehab rekon gempa Pidie Jaya.

"Prose pencairan dana tahap ke II ini dipersulit oleh konsultan menajemen," kata Keuchik Gampong Kuta Pangwa, Martunis kepada AJNN via seluler.

Martunis juga merupakan salah seorang korban gempa yang rumahnya masuk katagori rusak berat (rekon) itu hingga saat ini tidak dapat melakukan pencairan tahap ke II, karena konsultan menajemen tidak merekomendasikan proses pencairan bertahap tersebut.

Walaupun rumahnya telah 100 persen siap dibangun dengan mengunakan uang pribadinnya. Namun, konsultan menajemen tetap saja mempermasalahkannya dengan bermacam alasan. Sehingga proses pencairan tahap kedua menjadi tersendak.

"Rumah saya sudah 100 persen siap, saya tidak mengunakan gambar yang disediakan oleh pemerintah, tetapi saya sudah menyertakan gambar rumah saya yang saya buat sendiri ke dalam laporan untuk proses pencairan tahap kedua," sebutnya dengan menjelaskan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat.

Menurutnya, alasan konsultan menajemen menghambat pencairan tahap ke II dikarenakan masayarakat atau penerima manfaat tidak memberi luang kepada konsultan tersebut untuk menguasai pemasukan material untuk rumah katagori rusak berat (rekon).

Alasan konsultan tersebut menurutnya tidak logis, sebab setahu dirinya, seluruh material menjadi tanggung jawab kelompok masyarakat masing-masing, dan tidak ada haknya konsultan menajemen untuk mentender material rumah gempa tersebut. Bahkan, jika Martunis bersedia material berupa rangka baja dikelola oleh konsultan menajemen, ia akan mendapatkan fee dari keuntungan itu.

"Mereka (konsultan menajemen) meminta rangka baja untuk rumah rekon mereka yang memasukan, tapi masyarakat tidak mau, sehingga mereka mempersulit pencairan tahap ke II. Bahkan saya dijanjikan sejumlah uang dari laba rangka baja itu jika mereka yang memasukan," katanya.

Namun, Martunis engan menerima fee yang seharusnya menjadi hak korban gempa, sehingga ia tidak setuju kalau pengadaan rangka baja tersebut dikelola oleh konsultan menajemen.

"Jika saya harus masuk penjara biarkan saya masuk penjara karena salah mengelola dana desa, saya tidak mau berurusan dengan dana gempa, apalagi menikmati keuntungan dari dana hibah tersebut. Saya tidak mau mengibuli korban gempa, yang seharusnya dengan keuntungan itu dapat membeli satu atau dua alat perabotan yang juga hancur karena gempa. Hal inilah yang menjadi kendala pencairan tahap ke II," tegas Martunis dengan nada kesal mengingat tawaran yang disodorkan oleh konsultan menajemen.

Sementara itu, Koordinator lapangan Konsultan Manajemen rehap rekons pasca Gempa Pidie Jaya, Marzuki kepada wartawan mengatakan pencairan tahap ke II harus sesuai dengan juknis dan lengkap dengan administrasinya.

"Hasil laporan kan sudah dibawakan ke kantor, kemudian saya lakukan pemeriksaan. Karena di juknis kalau memang administrasinya tidak lengkap, kan tidak bisa diteken. Kemudian yang kedua, kalau mereka ada perubahan, segala macam, karenakan ada aturan. Di Kuta Pangwa itu sebenarnya tidak ada masalah, cuma masalahnya kalau tidak dibuat surat penyataan kan tidak berani kita teken. Nanti kalau ada masalah siapa yang tanggung jawab," jelasnya.

Dijelaskan, jika terdapat perubahan dalam pembangunan kembali rumah pasca gempa tidak sesuai dengan gambar yang telah ditentukan, maka pihak penerima manfaat harus membuat surat penyataan terlebih dahulu.

"Buat surat penyataan, kami akan menindaklanjuti sesuai dengan arahan. Karena saya buat disitu konsultan, misal saya teken, orang BPBD bisa lepas tangan, sebab itu sudah diteken sama konsultan," imbuhnya.

Ketika ditanyai terkait pengadaan rangka baja yang mereka minta kelola, Marzuki beralasan hal itu masalah internal pokmas tetsebut.

"Itu tidak benar, itu masalah internal ada yang tidak cocok sesama mereka. Itu masalah internal mereka," kata Marzuki.

Festival Ramadhan Aceh 2019

Komentar

Loading...