Unduh Aplikasi

Proses Ganti Rugi Lahan Warga Suak Puntong Terkendala di PLTU

Proses Ganti Rugi Lahan Warga Suak Puntong Terkendala di PLTU
Koordinator GeRAK Aceh Barat Edy Syahputra. Foto: AJNN.Net/Fauzul Husni

ACEH BARAT - Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syahputra, mengatakan proses ganti rugi lahan warga Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, terkendala karena belum adanya keputusan dari Perusahaan Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Bahkan, kata Edy, PT Mifa Bersaudara dan PT BEL dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah Nagan Raya pada 21 Maret 2019, sudah berkomitmen untuk segera melakukan ganti rugi terhadap lahan warga.

"Sekarang yang jadi masalah PLTU yang belum mau melakukan pembebasan lahan warga, baik itu PLTU 1&2 maupun PLTU 3&4," kata Edy Syahputra, Selasa (2/4).

Dalam rapat tersebut, kata Edy, Pemkab Nagan Raya yang diwakili Tim 19 akan melakukan pertemuan dengan Manajer PLTU pada 25 Maret 2019.

"Informasi yang kami terima sudah ada pertemuan antara Tim 19 dengan PLTU. Jawaban akhir yang kami terima PLTU mempertanyakan apa alasan melakukan ganti rugi terhadap warga, dan warga sangat kecewa dengan jawaban itu," ujar Edy.

Bahkan, kata Edy, PLTU kembali meminta data jumlah penduduk Desa Suak Puntong, padahal data tersebut sudah jauh-jauh hari diserahkan kepada perwakilan pemerintah daerah.

"Warga padahal sudah melakukan proses pemetaan (site plant) untuk tanah dan rumah warga dan tercatat sebanyak 40 unit rumah warga dari proses site plant tersebut," ungkapnya.

Notulen terkait komitmen PT Mifa Bersaudara dan PT Bel membayar ganti rugi rumah warga di Suak Puntong. Foto: Dok AJNN

Edy sangat mendukung upaya yang dilakukan oleh warga untuk segera mendapatkan kejelasan terkait ganti rugi. Pasalnya abu batu bara yang dihasilkan dari perusahaan-perusahaan itu sudah sangat menganggu tempat tinggal warga.

"Kami berharap keinginan warga untuk mendapatkan ganti rugi bisa mendapatkan titik terang, tentu setelah adanya ganti rugi proses aktifitas perusahaan atau investasi juga tidak terganggu," ujarnya.

Selain itu, kata Edy, pihaknya tetap berkomitmen mendorong upaya ganti rugi diselesaikan secara komprehensif dan tidak sepenggal-penggal, dan terlebih penting adalah upaya menyelematkan warga yang tinggal diarea aktifitas tambang.

"Proses ganti rugi ini menjadi titik terang dan segera terselesaikan secepatnya, sehingga aktifitas perusahaan tidak terganggu dan masyarakat mendapatkan hak hidup yang layak (sehat)," tegasnya.

Edy juga mendesak agar Pemerintah Aceh Barat dan Nagan Raya untuk menerapkan zonaisasi wilayah aktifitas tambang atau area bongkar muat penumpukan batubara, sehingga masyarakat yang sudah dibebaskan lahannya tidak kembali lagi ke sekitar perusahaan.

"Jadi Pemkab Nagan Raya dan Aceh Barat harus tegas juga, harus ada aturan yang jelas, buat zonaisasi wilayah, jadi masyarakat tidak boleh lagi kembali ke sekitar lokasi tambang area bongkar muat penumpukan batubara," ujarnya.

Menurut Edy, zonaisasi wilayah itu sangat penting agar tidak terjadinya konflik antara masyarakat dengan investor yang berkeinginan melakukan investasi di Aceh, khususnya Barat-Selatan Aceh.

"Makanya perlu hadirnya pemerintah dalam setiap permasalahan, kalau pemerintah buang badan, maka konflik warga dan perusahaan akan terus terjadi," kata Edy.

HUT AJNN 6th - Inspektorat Aceh Jaya
HUT AJNN 6th - DPC Demokrat Aceh Jaya

Komentar

Loading...