Unduh Aplikasi

Produk Babi di Sekitar Kita

Produk Babi di Sekitar Kita
ilustrasi.

PEMERINTAH tak perlu menunggu lama untuk menarik Viostin DC dan Enzyplex dari pasaran di Aceh. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Aceh Zulkifli seharusnya segera menarik produk yang mengandung babi itu agar tak ada konsumen muslim yang terjebak dan mengonsumsinya.

BPOM memberikan toleransi batas waktu penarikan obat Viostin DC dan Enzyplex yang dinilai mengandung DNA babi tersebut sampai 5 Maret 2018. Viostin DS yang mengandung DNA babi ini memiliki nomor izin edar (NIE) POM SD.051523771 nomor bets BN C6K994H, dan Enzyplex tablet produksi PT Medifarma Laboratories dengan NIE DBL7214704016A1 nomor bets 16185101.

BPOM juga menginstruksikan Balai Besar atau Balai POM di seluruh Indonesia untuk terus memantau dan melakukan penarikan produk yang tidak memenuhi ketentuan, termasuk yang terdeteksi positif mengandung DNA babi, namun tidak mencantumkan peringatan "mengandung babi".

Seharusnya BPOM tak perlu “memberi hati” kepada para distributor suplemen dan obat-obatan yang mengedarkan produk tidak halal itu. Apalagi memberikan limit waktu yang cukup panjang, mulai Januari hingga Maret, untuk mereka menarik produk dari pasar.

Tindakan yang dilakukan para penjual obat ini jelas-jelas tidak menghargai konsumen muslim di Aceh. Mereka membiarkan produk-produk tersebut beredar meski tidak dibenarkan. Namun sering kali, urusan uang mengalahkan akal sehat dan mendorong seseorang, atau kelompok, berlaku curang.

Urusan produk halal kini bukan hanya milik Indonesia atau Aceh. Di negara-negara sekuler sekalipun, urusan produk halal ini sangat dijamin oleh pemerintah. Seperti Korea, misalnya. Perusahaan makanan di Korea Selatan agresif mengejar label halal dari negara-negara muslim di Asia dan Timur Tengah.

Mereka menilai muslim adalah kekuatan pasar yang besar yang menjanjikan keuntungan besar pula. Meski sebagian besar mereka tidak beragama Islam, mereka menjamin bahwa produk mereka dapat dikonsumsi oleh kaum muslim.

Perusahaan-perusahaan menggandeng Korean Muslim Foundation untuk bekerja sama dengan MUI di Indonesia, atau lembaha sertifikasi makanan Malaysia, JAKIM. Mereka juga bekerja sama dengan Arab Saudi melalui ESMA, dan Singapura melalui MUIS.

Hak-hak terhadap konsumen memang menjadi bagian penting bagi negara. Karenanya, negara memastikan seluruh produk yang ditawarkan oleh produsen aman dan layak dikonsumsi. Elemen masyarakat, seperti perguruan tinggi, juga dapat dilibatkan dalam mengawasi produk-produk halal, khususnya di Aceh.

Pemerintah dapat mengembangkan dan menggunakan laboratorium di universitas untuk membantu meneliti kehalalan sebuah produk. Dengan demikian, perlindungan terhadap konsumen dan kepastian nilai halal setiap produk dikonsumsi benar-benar terjaga.

Komentar

Loading...