Insentif PKB - BPKA 2019
Unduh Aplikasi

DUGAAN PERDAGANGAN MANUSIA DI ACEH

Presedium KPI: Perusahaan dan Pemilik Rumah Makan Harus Diberi Sanksi Tegas

Presedium KPI: Perusahaan dan Pemilik Rumah Makan Harus Diberi Sanksi Tegas
Henderina Nafi Therik (31), yang diduga menjadi korban perjualan manusia aat akan dipulangkan oleh Dinsos Aceh ke NTT melalui di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM). Foto: Ist

BANDA ACEH - Henderina Nafi Therik (31), warga Desa Papela Londal, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengaku menjadi korban penipuan dari perusahaan outsourcing yang menempatkannya di salah satu rumah makan di Gampong Keuramat, Banda Aceh. Pasalnya, sejak delapan bulan bekerja gajinya belum dibayarkan.

Presedium Nasional Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Destika Gilang Lestari mendesak meminta Pemerintah Aceh memberikan sanksi tegas kepada perusahaan outsourcing dan pemilik rumah makan tempat korban bekerja.

"Pemerintah memberikan sanksi tegas bagi perusahaan outsorcing dan pemilik rumah makan tersebut," kata Destika Gilang Lestari kepada AJNN, Minggu (9/12).

Gilang mengaku sangat sedih melihat masalah yang dihadapi ibu Henderina ini, karena itu, ia juga mendesak pemerintah agar tidak hanya memulangkannya saja, melainkan harus diberi hak-hak lainnya bagi ibu tersebut.

Kata Gilang, tindakan tegas perlu dilakukan pemerintah, mengingat jika benar perusahaan serta pemilik rumah makan itu telah melakukan hal tersebut, maka sudah melanggar Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni pada pasal 93 mengenai pembayaran upah.

"Perusahaan outsorsing dan pemilik rumah makan tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana paling sedikit satu tahun atau paling lama empat tahun, berdasarkan pasal 186 UU Ketenagakerjaan," ujarnya.

Baca: Soal Henderina, KSPI Aceh Sesalkan Penanganan Disnaker

Selain itu, lanjut Gilang, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) juga disampaikan bahwa menjamin hak tenaga kerja, dan aturan ini jelas tertera dalam pasal 174 ayat 2.

"Maka dari itu penting sekali pemerintah memberikan sanksi tegas agar tidak terulang lagi kejadian-kejadian yang menimpa seorang perempuan pekerja di Aceh, dan ada perlindungan yang jelas didapatkan oleh pekerja perempuan," katanya.

Tak hanya itu, Gilang juga mendesak kepada penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk menindak tegas perusahaan dan pemilik rumah makan itu jika benar tidak pernah membayar gaji pekerjanya.

"Kami harap penegak hukum (kepolisian) harus segera menindaknya," harapnya.

Kemudian, Gilang menambahkan, semua hasil keringat korban juga wajib diberikan pemilik rumah makan tersebut, walaupun setelah adanya sanksi pidana. Karena itu tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak pekerja.

"Dalam pasal 189 UU Ketenagakerjaan ditegaskan bahwa sanksi pidana penjara, kurungan atau denda, tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayarkan hak pekerja maupun ganti rugi kepada karyawan yang bersangkutan," ujar Gilang Lestari.

Khanduri Laot

Komentar

Loading...