Unduh Aplikasi

PP 103 Minta Direvisi, FIPTI Mengadu ke DPR

PP 103 Minta Direvisi, FIPTI Mengadu ke DPR
Rapat Pengurus FIPTI dengan DPR RI, pada Kamis, 10 Januari 2019 di Gedung DPR RI, Jakarta. Foto: Ist

JAKARTA –  Forum Induk Pengobat Tradisional Indonesia (FIPTI) mengadukan nasibnya yang di sandera PP 103 ke DPR.  Mereka menilai PP 103 ini sangat membelenggu para pengobat Tradisional di Indonesia dalam melakukan prakteknya. 

“Mengingat bahwa pengobatan tradisional berakar pada aspek tradisi, turun temurun,  aspek sosial budaya, etnik dan agama,” kata Ketua Umum  FIPTI  B, Kamis (10/1).

Mahendra usai rapat konsultasi dengan anggota DPR RI dari Fraksi PKS Muhammad Nasir Djamil yang didampingi Muslim, SHi, MM dari Fraksi Demokrat, di komplek parlemen, Kamis (10/1/2019).

Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Zulkifli Ibrahim, SE.Ak, CA, CPA dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan Aceh di Jakarta.

Untuk itu, lanjut Mahendra, maka  Pengobat Tradisional harus berdiri sendiri berdasarkan keilmuan tradisionalnya dan tanpa harus dibenturkan dan atau harus dicampur adukan dengan keilmuan pengobatan konvensional.

“Karena dasar keilmuan pengobat tradisional adalah bermuara pada nilai nilai empiris yang turun menurun. Perlu diberi kebebasan untuk menentukan jenis pendidikannya sendiri yakni melalui lembaga pendidikan nonformal atau kursus kursus yang disesuaikan dengan program kementrian pendidikan (leveling) tanpa harus  dipaksakan untuk kuliah D3,” katanya.

Sekjen  FIPTI  Tengku Maulana Sanusi mengatakan, pengobat tradisional diberi ruang untuk memperkenalkan dirinya dan pengobatannya di publik dengan batasan batasan yang wajar.

“Kalau di Aceh, biasanya di pasar ada ahli pengobatan pake mic menawarkan pengobatannya. Tentu dengan PP 103 ahli obat tersebut bisa melanaggar hukum,” katanya.

Untuk itu, Tengku berharap agar FIPTI  diizinkan beriklan atau  selebaran. “Tujuannya  tentu agar masyarakat mengetahui  keahlian anggota FIPTI yang ribuan orang jumlahnya,” katanya.

Berikut empat pilar tuntutan FIPTI:

1. Mengingat bahwa pengobatan tradisional berakar pada aspek tradisi, turun-temurun, aspek Sosial budaya, etnik dan agama, maka Pengobat Tradisional harus berdiri sendiri berdasarkan keilmuan tradisionalnya dan tanpa harus dibenturkan dan atau harus dicampur- adukan dengan keilmuan pengobatan konvensional.

2. Karena dasar keilmuan Pengobatan Tradisional adalah bermuara pada nilai nilai Empiris yang turun-menurun, maka perlu diberi kebebasan untuk menentukan jenis pendidikannya sendiri yakni melalui lembaga pendidikan Non Formal atau kursus-kursus yang disesuaikan dengan program Kementrian Pendidikan (Leveling) tanpa harus dipaksakan untuk kuliah D3.

3. Dengan pengetahuan dan dasar keilmuan tradisionalnya, maka Pengobat Tradisional diberikan keleluasaan melakukan praktek pengobatannya baik invasif maupun non invasif sesuai dengan batas-batas keilmuannya sebagai pengobat tradisional.

4. Pengobat Tradisional diberi ruang untuk memperkenalkan dirinya dan pengobatannya di publik dengan batasan-batasan yang wajar berdasarkan SOP tiap-tiap OrPro dan Pengobat Tradisional diberi peran dalam deteksi dini dan monitoring tanda penyakit dengan alat periksa yang telah digunakan masyarakat umum (termometer, timbangan, tensimeter digital, periksa gula darah mandiri) dan diberi ruang untuk memperkenalkan dirinya dan metoda pengobatannya dengan batasan-batasan yang wajar.

Komentar

Loading...