Unduh Aplikasi

Potret Kinerja Perekonomian Aceh Diperingatan 14 MoU Helsinki

Potret Kinerja Perekonomian Aceh Diperingatan 14 MoU Helsinki
Teuku Munandar. Foto: Ist

Oleh: Teuku Munandar

Hari ini, Kamis tanggal 15 Agustus 2019 Pemerintah Aceh menggelar Peringatan Hari Damai Aceh ke-14. Sudah 14 tahun perdamaian tercipta di Aceh setelah ditandatanganinya MoU antara Pemerintah RI dan GAM di kota yang pernah dijuluki sebagai kota paling bahagia di dunia oleh majalah ternama asal Inggris, Monocle, yaitu Helsinki, Filandia. Data yg ada menunjukkan beberapa perbaikan telah terjadi di Aceh pasca MoU Helsinki.

Ekonomi Aceh pada tahun 2005 yg mengalami pertumbuhan negatif sebesar -10,12 persen (yoy), tahun 2018 lalu mencapai 4,61 persen. Dari sisi kestabilan harga, tingkat inflasi yg sempat mencapai 34,88 persen (yoy) pada tahun 2005, telah mengalami penurunan menjadi 1,81 persen di tahun 2018.

Hal serupa terjadi pada angka kemiskinan dan tingkat pengangguran dimana pada tahun 2005 masing-masing menyentuh angka 32,6 persen dan 14 persen, posisi terakhir per Semester I-2019 masing-masing turun menjadi 15,32 persen dan 5,53 persen.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh yang mencerminkan keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat) dan menunjukkan level pembangunan suatu wilayah, pada tahun 2018 mencapai 71,19, meningkat dari tahun 2005 yang sebesar 69,00.

Namun berbagai capaian positif tersebut tidak serta merta membuat kita berpuas diri. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Pemerintah Daerah dan stakeholders lainnya di Aceh.

Pertumbuhan ekonomi Aceh selama ini masih belum begitu inklusif, sehingga kurang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan yang signifikan. Kondisi ini terkonfirmasi dari data Gini Ratio, yaitu angka yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk.

Pada tahun 2005 Gini Ratio Aceh sebesar 0,288, sementara pada tahun 2018 naik menjadi 0,325. Apabila angka gini ratio semakin mendekati 1, artinya ketimpangan semakin terjadi. Belum maksimalnya inklusivitas pertumbuhan ekonomi Aceh utamanya disebabkan karena struktur perekonomian Aceh masih mengandalkan APBA sebagai penggerak roda perekonomian, sementara sektor swasta atau dunia usaha belum berkembang sebagaimana mestinya.

Kedepannya diharapkan penggunaan APBA yang ada dapat lebih dioptimalkan, dengan fokus pada sektor-sektor yang memiliki keunggulan, potensial, dan memiliki daya ungkit ekonomi.

Keberhasilan membangun sektor tersebut melalui APBA akan menjadi daya tarik swasta untuk turut terlibat mengembangkannya dengan berinvestasi di Aceh. Dana otsus yang sejak 2008 hingga 2018 sudah menjadi kontributor terbesar APBA dengan nilai mencapai Rp 64,5 triliun, harus dapat digunakan lebih baik lagi sehingga memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, keberpihakan pada UMKM harus menjadi prioritas dan konsisten dilakukan, mengingat sektor ini memiliki peran yang strategis dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran, serta terbukti memiliki ketahanan yang baik dalam menghadapi krisis ekonomi.

Ekonomi syariah yang telah dijamin oleh Allah sebagai sistem perekonomian terbaik bagi manusia, harus menjadi perhatian berbagai pihak di Aceh. Model bisnis ekonomi syariah yang memiliki nilai keadilan, kebersamaan dalam kebaikan dan kemaslahatan, serta keseimbangan dalam pertumbuhan hendaknya menjadi pilihan utama dalam transaksi keuangan di Aceh.

Dari sisi tatakelola pemerintahan, prinsip transparan, akuntabel, dan partisipasi seyogyanya diimplementasikan secara sungguh-sungguh dan istiqomah. Predikat sebagai 1 dari 6 provinsi dengan kasus tindak pidana korupsi tertinggi di Indonesia yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, diharapkan agar sirna dari Aceh. Terutama mengingat Aceh adalah satu-satunya provinsi yang menerapkan prinsip syariat Islam di Indonesia.

Apapun kekurangan yang ada saat ini, optimisme harus tetap dijaga. Kebijakan-kebijakan Pemda Aceh yang pro rakyat harus didukung oleh berbagai elemen masyarakat. InsyaAllah dengan ketulusan dan niat baik dari seluruh stakeholders di Aceh, suatu saat nanti Aceh bisa menyandang predikat layaknya kota tempat MoU Perdamaian di tandatangani, Helsinki.

Selain sebagai kota paling bahagia, laporan PBB tahun 2018 juga menyebutkan Helsinki sebagai ibu kota negara paling stabil, aman, dan memiliki tatakelola pemerintahan terbaik di dunia. Semoga saja, amin.

Penulis adalah Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Aceh

Pemerintah Aceh - Pelantikan Dewan Pengurus Kadin
HUT AJNN 6th - Inspektorat Aceh Jaya
HUT AJNN 6th - DPC Demokrat Aceh Jaya

Komentar

Loading...