Unduh Aplikasi

KASUS KORUPSI BANTUAN TERNAK

Polisi Segera Limpahkan Berkas Perkara Rekanan ES ke Jaksa

Polisi Segera Limpahkan Berkas Perkara Rekanan ES ke Jaksa
Ilustrasi. Foto: Net

LHOKSEUMAWE – Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Lhokseumawe akan segera melimpahkan berkas perkara Direktur perusahaan 'BV' berinisial ES ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pelimpahan berkas perkara tersebut dilakukan pasca-ditetapkan ES sebagai tersangka Baru dalam kasus korupsi bantuan ternak berupa pengadaan lembu dari APBK Lhokseumawe tahun 2014 senilai Rp 14,5 miliar, yang merugikan keuangan negara Rp 8,1 miliar.

“Pemeriksaan ES terkait dengan tindak pidana korupsi sudah memenuhi unsur, langkah selanjutnya akan kami kirim berkas perkarannya ke JP yang direncanakan pekan depan,” kata Kapolres Lhokseumawe, AKBP Ari Lasta Irawan melalui Kasat Reskrim AKP Indra Trinugraha Herlambang kepada AJNN, Selasa (5/3).

Baca: Kasus Dugaan Korupsi Ternak, Polres Lhokseumawe Tetapkan Dua Tersangka

Kasat juga menyebutkan, pihaknya tidak menahan tersangka ES pascaditetapkan menjadi tersangka.

“Kita tidak tahan tersangka ES karena tersangka ini sedang sakit, dan pengacaranya juga mengajukan surat permohonan untuk tidak ditahan yang disertai rekam medis dan surat keterangan dokter. Karena rasa kemanusian, maka dia tidak kita tahan,” ungkapnya.

Saat AJNN menanyakan apakah akan ada tersangka baru, Kasat menjawab, kemungkinan pasti ada, namun saat ini belum. Dan dirinya pun berusaha pekan depan berkas perkara tersebut akan segera rampung dan segera di limpahkan ke JPU.

“Dalam hal ini kita juga mengimbau kepada masyarakat umumnya, jauhi korupsi, ketika sebuah lembaga melaksanakan pelelangan atau pembangunan, lakukan hal tersebut sesuai prosedur dan formil, dan jangan sampai merugikan negara sehingga akan berurusan dengan hukum,” imbuh Kasat.

Baca: Fakta Baru Hasil Pemeriksaan 34 Rekanan

Dikabarkan sebelumnya, tiga terdakwa yang terlibat kasus korupsi bantuan ternak berupa pengadaan lembu dari APBK Lhokseumawe tahun 2014 senilai Rp 14,5 miliar, yang merugikan keuangan negara Rp 8,1 miliar lebih masing-masing sudah menerima tuntutan pada persidangan yang berlangsung di Kantor Pengadilan Tipikor Banda Aceh Jumat, 30 November 2018 kemarin.

Ketiga terdakwa tersebut masing-masing menerima tuntutan yakni, Mantan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian (DKPP) Lhokseumawe, Rizal, dituntut delapan tahun penjara, Dahlina (mantan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK), dan Ismunazar (mantan Pejabat Pembuat Komitmen/PPK pada DKPP) masing-masing dituntut tujuh tahun penjara.

Mereka (tiga terdakwa) dituntut membayar denda masing-maisng Rp 200 juta subsider (pengganti denda) enam bulan kurungan. Mereka dinilai terbukti bersalah sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1), jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pemerintah Aceh - Pelantikan Dewan Pengurus Kadin

Komentar

Loading...