Unduh Aplikasi

Polemik Pembebasan Tanah Jalan Tol, LBH Ajukan Keberatan ke PN Jantho

Polemik Pembebasan Tanah Jalan Tol, LBH Ajukan Keberatan ke PN Jantho
Ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh mendaftarkan permohonan keberatan terhadap penilaian ganti kerugian tanah yang menjadi objek pengadaan tanah untuk pembangunan ruas jalan tol Banda Aceh-Sigli ke Pengadilan Negeri Jantho.

Kepala Divisi Bantuan Hukum LBH Banda Aceh Wahyu Pratama menyampaikan adapun objek tanah tersebut terletak pada empat desa dari dua Kecamatan di Aceh Besar, namun dalam prosesnya menimbulkan keberatan dari masyarakat pemegang hak terkait dengan prosedur yang dilakukan serta jumlah nilai ganti kerugian yang ditetapkan.

"Dalam perkara ini LBH Banda Aceh bertindak untuk dan atas nama 23 warga yang menjadi pemegang hak atas objek pengadaan tanah. Karena pada Kamis (4/10), sebanyak 12 berkas permohonan telah didaftarkan, kemudian 11 berkas lagi pada hari ini Jumat (5/10)," kata Wahyu Pratama dalam keterangannya, Sabtu (6/10).

Kata Wahyu, persoalan ini mengemuka sejak dilaksanakan pertemuan pada 29 sampai 30 Agustus 2018 lalu. Dimana seharusnya saat itu warga mendapatkan penjelasan terkait dengan harga, indikator penilaian yang jelas dan informasi lain yang lebih konpherensif.

Namun, lanjutnya, yang terjadi dalam pertemuan itu justru panitia pengadaan tanah menyerahkan resume penilaian yang berisi jumlah nilai ganti kerugian untuk tanah masing-masing yang telah diisi secara sepihak oleh panitia.

Lalu, masyarakat yang hadir dipanggil satu persatu untuk diperlihatkan resume penilaian tanpa diberikan salinannya, serta masyarakat juga diminta menandatangani tanda terima resume penilaian tersebut.

"Kondisi ini juga telah diadukan oleh warga kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada 6 September 2018 lalu," ujarnya.

Seperti diketahui sebelumnya, sejumlah warga dari empat desa dari Kecamatan Blangbintang Kabupaten Aceh Besar menolak harga pembebasan lahan untuk pembangunan jalan Tol Banda Aceh-Pidie yang dinilai terlalu murah dan tidak sesuai dengan standar harga tanah di lokasi tersebut.

Baca: DPRA Duga Penetapan Harga Tanah Jalan Tol Banda Aceh-Sigli Cacat Prosedur

Karena tidak terima jumlah harga tanah yang terlalu murah, puluhan masyarakat Blang Bintang mengadu ke DPRA agar menindaklanjuti persoalan harga pembebasan lahan jalan tol tersebut. Kedatangan mereka secara tiba-tiba itu disambut Iskandar Usman Al Farlaky dan Jamaluddin T Muku di ruang rapat Komisi I.

Saat itu, masyarakat juga menyerahkan semua dokumen yang dimiliki terkait pembebasan lahan termasuk nama-nama warga yang mempunyai tanah di area jalan tol tersebut kepada Komisi I DPRA.

Kemudian terkait persoalan ini, DPRA juga telah mempertemukan warga Blang Bintang dengan para pihak terkait pembangunan jalan tol Banda Aceh Sigli tersebut yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jalan Tol, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), Dinas Pertanahan Aceh, Kakanwil Badan Petanahan Aceh, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dan Biro Hukum Pemerintah Aceh, Kamis 6 September 2018 bertempat di gedung DPRA.

Wahyu menambahkan, berdasarkan pandangan LBH Banda Aceh, salah satu bagian penting dalam proses penetapan bentuk dan besaran ganti kerugian adalah musyawarah atau proses komunikasi dialogis dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, tanpa adanya proses musyawarah antara pemegang hak atas tanah dan pihak/instansi pemerintah yang memerlukan tanah, maka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum akan sulit terealisasi.

"Penting untuk dipahami bahwasanya pembangunan harus tetap menjunjung tinggi penghormatan dan perlindungan hak warga negara. Jangan sampai dengan dalih pembangunan, terjadi pengurangan dan/atau pengabaian terhadap hak warga negara; salah satunya hak untuk mendapatkan ganti rugi yang layak dan informasi yang jujur dan terbuka, dalam hal ini termasuk pembangunan jalan tol," jelasnya.

HUT RI 74 - Pemkab Aceh Jaya
Idul Adha - Bank Aceh
Ubudiyah PMB 2019

Komentar

Loading...