Polemik Pembangunan IPAL Gampong Pande, DPR RI Surat Menteri PUPR

Polemik Pembangunan IPAL Gampong Pande, DPR RI Surat Menteri PUPR
Surat DPR RI terkait proyek IPAL yang dikirimkan ke Menteri PUPR. Foto: Ist

BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyurati Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Surat dengan nomor PW/17144/DPR RI/IX/2017 tertanggal 25 September 2017 itu disampaikan berkenaan dengan adanya surat pengaduan dari Forum Silaturrahmi Bersama Keluarga Besar Pewaris Raja-Raja Aceh, Keluarga Besar Uleebalang Aceh, Keluarga Besar Habaib/ulama dan rakyat Aceh pada 10 September 2017 lalu kepada DPR RI terkait pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Gampong Pande Kecamatan Kutaraja Banda Aceh.

Dimana dalam surat memorandum yang diterima DPR RI dari pewaris raja Aceh itu dijelaskan bahwa pada lokasi pembangunan IPAL tersebut terdapat prasasti, dimana tempat awal mula kerajaan Aceh yang didirikan oleh sulthan Johansyah, pada 1 Ramadhan 601 H (22 April 1205 M), yang menjadi KM 0 (Kilometer Nol ) Kota Banda Aceh.

Sesuai permintaan masyarakat Gampong Pande, No. 400/29/2017 tanggal 06 September 2017 menyampaikan bahwa dengan telah ditetapkannya wilayah Gampong Pande sebagai desa wisata dan situs cagar budaya sebagai program pemerintah Kota Banda Aceh, maka diminta untuk melindungi/menjaga dan melestarikan seluruh situs cagar budaya sejarah yang ada di seluruh Gampong Pande sebagai aset seluruh Aceh.

Dari hasil kajian Arkeologi oleh Lucas Partanda Koestoro, balai arkiologi Sumatera Utara juga ditemukan beragam objek arkeologi history seperti makam/nisan, fragmen, keramik/tembikar, mata uang dirham, pengerjaan bahan, logam mulia, sisa struktur bangunan serta sumur tua. Kemudian dinyatakan keberadaan objek arkeologis historis yang langka, apalagi dikaitkan dengan masa awal kesultanan Aceh.

Sementara itu, dari hasil kajian Husaini Ibrahim, Dosen Universitas Syiah Kuala dengan bukunya yang betjudul awal masuknya islam ke Aceh Analisi Arkeologi dan sumbangannya pada nusantara menyatakan perkembangan islam di Gampong Pande dari hasil analisis arkeologi nisan-nisan kuno.

Lokasi situs sejarah di Gampong Pande, Banda Aceh perlu dilestarikan, karena mempunyai nilai arkeologis historis yang sangat tinggi. Oleh karena itu pengerjaan pengolahan IPAL di kawasan Gampong Pande supaya dapat direlokasi ke tempat lain dan supaya pembuangan sampah di lokasi ini dihentikan.

Dengan alasan tersebut, DPR RI meminta kepada Kementrian PUPR untuk dapat menindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan paraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat ini ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. Dan ditembuskan kepada Pimpinan DPR, Komisi V dan X DPR, Sekretaris Jendral DPR RI serta juga ke pihak pengadu.

data-ad-format="auto">

Komentar

Loading...