Insentif PKB - BPKA 2019
Unduh Aplikasi

Polemik Hasil Seleksi Komisoner KIP Aceh Tengah Belum Tuntas

Polemik Hasil Seleksi Komisoner KIP Aceh Tengah Belum Tuntas
Ilustrasi. Foto: Net

ACEH TENGAH - Polemik hasil seleksi komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tengah hingga saat ini masih berlangsung setelah rangkaian seleksi pada September 2018 lalu.

Setelah DPRK Aceh Tengah menetapkan Calon Anggota Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tengah melalui Surat Keputusan Nomor: 170/16/DPRK/ 2018 Tanggal 16 Oktober 2018 tentang Calon Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Periode 2019-2024 pada Tanggal 7 Desember 2018, dua orang peserta yang ikut serta sebagai calon penyelenggara pemilu tingkat kabupaten itu, menggugat hasil paripurna tersebut ke PTUN Banda Aceh.

Dua orang penggugat tersebut adalah Iwan Bahagia dan Sertalia, yang ditetapkan oleh DPRK Aceh Tengah sebagai cadangan tanpa diketahui yang bersangkutan.

"Pertama setelah proses fit and propert test 15 besar, tak ada pengumuman. Kami mengetahui setelah ada berita, dan melihat hasil nilai dipapan rekapitulasi diduga dari ruang komisi A DPRK Aceh Tengah beredar di dunia maya, karena anggota Komisi A itu sebagai penguji. Padahal baik qanun dan undang-undang kepemiluan memerintahkan baik eksekutif dan legislatif termasuk penyelenggara transparan tentang proses tahapan kepemerintahan, termasuk diatur Undang-undang keterbukaa informasi publik, yang termuat dalam Undang-Nomor 14 tentang transparansi kebijakan publik," kata Iwan Bahagia, Jum'at (1/2/2019).

Kedua jelas Iwan, terdapat anggota Komisi A DPRK yang sudah mengundurkan diri sebagai anggota dewan per 19 September 2018, tetapi masih berstatus penguji saat tes berlangsung.

"Ada beberapa bukti pengajuan PAW sudah dilakukan oleh PKB, tetapi dalam hal ini diduga diabaikan oleh dewan. Tes sendiri tanggal 27 September, pun kalau belum ada surat PAW dan belum ada informasi dari partai, harusnya dewan yang mempertanyakan. Masalahnya surat pengunduran diri ini sudah berada ditangan KIP Aceh Tengah untuk proses DCT anggota dewan terkait, tidak disampaikan kepada ketua dewan maupun partai bersangkutan," ujar Iwan.

Soal pengunduran diri ini telah terbukti juga berdasarkan rilis putusan Pengadilan Negeri Takengon, antara anggota dewan terkait yang menggugat dan PKB, yang menegaskan bahwa sejak April anggota dewan dari partai PKB dimaksud benar telah mengundurkan diri dari partainya, serta anggota dewan dimaksud sudah mengundurkan diri resmi dari DPRK Aceh Tengah. Pengadilan saat itu menolak gugatan kader PKB dimaksud.

"Dalam hal ini kebetulan pengacara kami juga yang menjadi pengacara PKB, sehingga kami kira pengacara kami tahu persis apa yang terjadi di PN Takengon," jelasnya.

Terkait hasil paripurna DPRK Aceh Tengah, kedua penggugat itu menganggap terjadi pelanggaran Undang-undang dalam pelaksanaan seleksi fit dan propert tes, karena sebelum dibahas di paripurna, tandatangan mantan anggota dewan yang menguji dianggap tidak sah, apalagi saat menyerahkan dokumen hasil pleno Komisi A, mantan anggota dewan tersebut mengaku sebagai Wakil Ketua Komisi, karena ketua Komisi A, Yurmiza Putra sudah meninggal dunia. Inikan pelanggaran, sudah menyatakan mundur diatas materai tetapi masih diterima hingga paripurna," sebutnya.

Belum lagi soal calon komisioner KIP Aceh Tengah yang sudah pernah menjabat dua periode ungkap Iwan, jika hasil paripurna itu kemudian sampai di SK-kan oleh KPU RI, maka dianggap telah sebuah masalah besar, karena hanya terjadi di Indonesia, komisioner KIP boleh menjabat 3 kali periodesasi.

"Kami menggangap aturan PKPU Nomor 7 Tahun 2018, dengan tegas menyebutkan calon komisioner yang sudah dua periode menjabat, walau beda daerah, berurutan atau tidak masa jabatannya, tidak boleh menjadi mencalonkan diri untuk yang ketiga kalinya. Memang tak diatur di qanun, tetapi kembali ke Undang-undang atau peraturan nasional jika demikian. Sama halnya dengan seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang semula qanunnya tidak menyebut berapa rincian anggotanya, hanya proses tahapan pemilihan yang diatur qanun, akhirnya mengacu ke Undang-undang Pemilu, yakni 3 orang. Barulah setelah di atur dalam qanun, maka disebutkan, semua PPK berjumlah 5 orang, kemudian ditambah 2 anggota PPK lagi setelahnya. Kenapa jumlah dalam Undang-undang semula dilakukan dengan Undang-undang nasional? Lantas kenapa dewan mengabaikan Undang-undang nasional dalam aturan periodesasi calon komisioner KIP?. Ini yang kita gugat, dengan gugatan tertuju kepada Ketua DPRK Aceh Tengah," ucap Iwan.

Berikutnya, baik Iwan Bahagia dan Sertalia menyayangkan sikap ketua dewan yang tidak merespon tuntutan mereka setelah proses seleksi fit dan propert test selesai, bahkan massa dari mahasiswa yang memprotes cara dewan itu juga diabaikan.

Bukan itu saja, menurut Kabag hukum dewan, surat pengunduran diri dari dewan dan dari partai itu tidak pernah diterima oleh DPRK Aceh Tengah. Bahman dewan mengklaim, meski mundur atau masuk DCT, anggota dewan tersebut masih memiliki hak sebelum ada surat pemberhentian dari Gubernur.

"Jawaban ini langsung dari Kabag Hukum DPRK Aceh Tengah, dan ini menurut kami menjadi persoalan serius kedepannya, karena hampir semua lembaga di negeri ini, jika sudah mundur diatas materai, meski belum ada surat pemberhentian, maka sudah kehilangan hak. Dalam kasus ini dewan berhak mempertanyakan ke partai bersangkutan, maupun ke KIP sebagai penyelenggara, atau KIP Aceh Tengah harusnya memastikan pengunduran dirinya, supaya tidak ada kekosongan di dewan, tetapi ini tidak dilakukan, mereka sudah dapat kok dari laporan kami saat aksi si gedung dewan," sebutnya.

Mengenai pengunduran diri, Iwan mengungkapkan ada dugaan persekongkolan antara dewan dengan KIP terkait Daftar Calon Tetap (DCT), sehingga berdampak kepada rusaknya tatanan demokrasi dan birokrasi sekretariat dewan, maupun didalam aturan tata tertib dewan, sehingga terkesan tidak ada marwah DPRK Aceh Tengah sebagai lembaga negara yang harusnya menjalankan pemerintahan yang baik dan benar.

"Yang paling parah, Surat Mendagri yang mengharuskan proses PAW terhadap anggota dewan yang pindah partai, baik setelah menyatakan mengundurkan diri, maupun diusulkan partai, tidak digubris oleh pihak terkait, baik penyelenggara Pemilu, maupun bupati dan DPRK Aceh Tengah," Papar Iwan, sembari menambahkan, mekanisme PAW itu diatur sejumlah Undang-undang, terakhir diatur PP Nomor: 12 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.

Berdasarkan informasi, gugatan terhadap Ketua DPRK Aceh Tengah oleh Iwan Bahagia dan Sertalia pada Rabu 30 januari lalu, telah memasuki tahap pembuktian, dua minggu setelahnya, pihak penggugat telah mempersiapkan saksi dalam persidangan di Banda Aceh dengan agenda mendengarkan kesaksian.

"Ada saksi ahli dan mereka yang terlibat akan bersaksi, dalam hal ini mereka paham benar bagaimana aturan periodesasi, serta mekanisme PAW, mekanisme kerja KIP, dan kesaksian semua proses PAW yang diabaikan oleh para pihak," pungkas Iwan.

Khanduri Laot

Komentar

Loading...