Unduh Aplikasi

PN Jantho Tolak Gugatan Warga Terkait Pembebasan Lahan Jalan Tol

PN Jantho Tolak Gugatan Warga Terkait Pembebasan Lahan Jalan Tol
Peta ruas tol Medan Banda Aceh. Foto: PT Hutama Karya

BANDA ACEH - Pengadilan Negeri (PN) Jantho menolak gugatan 23 warga di Kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar terkait harga ganti rugi lahan bagi Proyek Pembangunan Tol Banda Aceh - Sigli.

Dalam gugatannya warga meminta panitia pengadaan tanah membayar ganti rugi lahan warga yang terkena proyek pembangunan jalan tol sebesar Rp 200 hingga 300 ribu permeter.

"Menyatakan keberatan pemohon tidak dapat diterima (niet onvenkelijk verklaard). Menghukum pemohon keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 405 ribu," kata Majelis Hakim seperti dikutip AJNN dari situs resmi Pengadilan Negeri Jantho, Selasa (6/11).

Baca:Gerak Cepat Plt Gubernur Selesaikan Hambatan PSN

Gugatan dilayangkan ke 23 warga dari Gampong di Kecamatan Blang Bintang Aceh Besar setelah menilai harga ganti rugi tanah yang ditentukan panitia pengadaan tanah terlalu murah yakni sebesar Rp 12 ribu hingga Rp 45 ribu permeter.

Gugatan dilayangkan warga 4 dan 5 Oktober lalu dengan didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan dialamatkan kepada Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh, selaku Ketua pelaksana pengadaan tanah.

Keputusan penolakan terhadap gugatan ke 23 warga (23 perkara) dibacakan Majelis Hakim dalam 2 persidangan berbeda yang digelar 31 Oktober 2018 dan Jum'at 2 November 2018 lalu.

Polemik ganti rugi lahan bagi pembebasan pembangunan proyek jalan tol Banda Aceh - Sigli mengemuka sejak dilaksanakan pertemuan pada 29 sampai 30 Agustus 2018 lalu.

Dimana seharusnya saat itu warga mendapatkan penjelasan terkait dengan harga, indikator penilaian yang jelas dan informasi lain yang lebih konpherensif.

Sementara itu Kepala Divisi Bantuan Hukum LBH Banda Aceh, Wahyu Pratama membenarkan penolakan permohonan yang diajukan warga di Kecamatan Blang Bintang oleh Pengadilan Negeri Jantho.

"Iya permohonannya tidak diterima. Soal apakah ada upaya hukum lainnya (kasasi) kami masih melakukan pembahasan bersama warga," ungkap Wahyu.

 

Komentar

Loading...