Unduh Aplikasi

Plt Gubernur: Tidak Ada Unsur Kebenaran dari SK Mendagri Terkait Pembatalan Qanun

Plt Gubernur: Tidak Ada Unsur Kebenaran dari SK Mendagri Terkait Pembatalan Qanun
Pertemuan DPRA dengan Plt Gubernur Aceh terkait beredarnya surat Mendagri tentang pembatalan qanun tentang Bendera dan lambang Aceh. Foto: AJNN.Net/Rahmat Fajri

BANDA ACEH - Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menilai surat dan keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang pembatalan Qanun Aceh nomor 3 tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh yang beredarnya di media itu tidak memiliki unsur kebenaran.

Hal itu disampaikan Nova Iriansyah dalam pertemuan bersama Ketua DPRA dan Komisi I di ruang Banmus DPRA, Senin (5/8).

Karena itu, menurut Nova, Qanun Aceh tentang bendera dan lambang Aceh yang sudah berjalan selama ini tersebut tetap sah sesuai peraturan yang berlaku.

"Tidak ada unsur kebenaran dari surat ini, kalau tidak ada unsur kebenaran kan salah. Maka apa yang sudah berjalan ya itu sah," kata Nova.

Nova menyampaikan, terdapat beberapa kejanggalan dalam SK Mendagri ini sehingga dinilai tidak benar. Pertama, dalam keputusan itu memerintahkan Gubernur Aceh untuk menghentikan pelaksanaan dan mencabut qanun bendera dan lambang Aceh tersebut. Tetapi, surat itu tidak ditujukan maupun tembusannya kepada Gubernur Aceh.

"Satu SK, satu surat, keduanya tidak ada ditujukan kepada gubernur, oleh karenanya saya tidak ingin mengomentari lebih jauh," sebutnya.

Kemudian, lanjut Nova, surat atau keputusan Mendagri itu ditujukan kepada Presiden, tetapi Presiden juga dimasukkan sebagai salah satu penerima tembusannya.

Maka dari itu, Nova akan memeriksa kembali bentuk fisik surat Mendagri seperti apa dan mencoba untuk membandingkan. Apalagi tandatangan Menteri Tjahjo Kumolo pada surat itu juga dinilai aneh dan tidak seperti biasanya.

"Saya akan lihat bentuk fisiknya, apa benar surat Mendagri seperti ini, saya hafal betul cara pak Tjahjo ini menandatangan, tandatangannya aneh ini, nanti saya bandingkan dengan surat yang lain," tuturnya.

Namun, kata Nova, walaupun misalnya setelah diverifikasi surat tersebut benar adanya. Tetapi surat itu tetap dinilai tidak memiliki unsur atau aspek kebenaran dari sisi hukumnya.

"Tapi kalau ini benar, tidak ada satu aspek pun dalam surat ini yang mengandung kebenaran. Itu kita lawan, kalau ngak ada yang mengandung aspek kebenaran masak dibiarin," tandasnya.

"Saya baca kronologinya tidak ada mengandung kebenaran, bahkan fisiknya pun ini tidak benar menurut saya. Yang membawa nama-nama gubernur, itu saya anggap tidak ada, karena itu hoax, kecuali ada pembuktian lain dari Kemendagri," sambung Nova.

Tetapi, Nova menegaskan, Pemerintah Aceh tidak pernah mengabaikan permasalahan itu. Pihaknya akan terus menyikapinya secara serius dengan melakukan penelitian secara seksama.

"Saya tidak ingin menganggap remeh masalah ini, kami menyikapinya dengan serius. Kita teliti dulu kebenarannya, ini harus kita buat bertahap, kami tetap menganggap serius," pungkas Nova.

HUT RI 74 - Pemkab Aceh Jaya
Idul Adha - Bank Aceh
Ubudiyah PMB 2019

Komentar

Loading...