Unduh Aplikasi

PERMINTAAN PNS UNTUK DIPEKERJAKAN DI BPKS

Plt Gubernur Tak Penuhi Permintaan Kepala BPKS

Plt Gubernur Tak Penuhi Permintaan Kepala BPKS
Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dan Kepala BPKS, Sayid Fadhil

BANDA ACEH - Manajemen Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, di bawah kepemimpinan Sayid Fadhil terus menimbulkan masalah. Mulai dari mutasi BPKS yang dilakukan pada 26 September tahun 2018 dengan cara melanggar Pergub No 17 tahun 2014, kemudian gagal membayar tunggakan kepada rekanan, gagal revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), juga sangat berpengaruh kepada realisasi anggaran BPKS, yang daya serapnya sangat lemah.

Tak sampai disitu, Kepala BPKS, Sayid Fadhil mengirimkan surat kepada Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang. Surat tersebut dengan perihal permohonan Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan ke BPKS dengan nomor 815/BPKS/388, tertanggal 23 November 2018.

Dalam surat itu, dijelaskan menindaklanjuti Keputusan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang nomor 17 tahun 2014 tanggal 29 April tentang Organisasi dana tata kerja BPKS dan Keputusan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang nomor 515/99/2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang pengangkatan Kepala, Wakil Kepala, dan Deputi pada BPKS maka dengan ini memohon kepada Plt Gubernur Aceh untuk dapat menyetujui PNS di lingkungan Pemkot Sabang dipekerjakan ke BPKS sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dengan mengikuti peraturan yang berlaku.

Pada poin selanjutnya dijelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 38 tahun 2011, tanggal 25 Agustus 2011 tentang status kelembagaan BPKS, dan surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/3036/M.PAN-RB/12/2011 tanggal 16 Desember 2011 tentang Organisasi Tata Kerja BPKS bahwa untuk kebutuhan pegawai dapat memanfaatkan pegawai PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan dari instansi pemerintah.

Baca: BPKS Tak Berikan Dokumen, BPKP Batal Melakukan Reviu Tunggakan

Surat tersebut terkesan sangat buru-buru dan banyak kesalahan di dalamnya. Bahkan surat itu terkesan memerintah Plt Gubernur Aceh. Pasalnya surat tersebut baru diterima oleh Nova Iriansyah tanggal 29 November.

Sementara dalam surat itu, dituliskan bahwa hanya memberi waktu kepada kepada Plt Gubernur memberikan PNS yang diminta pada tanggal yang sama, yakni 29 November, sehari sebelum tenggat waktu revisi habis.

Surat tersebut dibalas oleh Plt Gubernur Aceh, pada tanggal 4 Desember, dengan surat bernomor: 810/29524 perihal permohonan Pegawai Negeri Sipil diperbantukan ke BPKS, bahwa permintaan BPKS tidak dapat dipenuhi karena singkatnya waktu.

Surat Kepala BPKS yang dikirimkan ke Plt Gubernur Aceh. Foto: Dok AJNN

Sementara itu, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah ketika dikonfirmasi AJNN membenarkan kalau surat tersebut baru diterima pada 29 November, atau sehari sebelum tenggat waktu revisi habis.

"Surat diterima pada 29/11/2018, permintaan dapat dipahami. Oleh karena yang bersangkutan minta nama PNS di hari yang sama, tidak mungkin dipenuhi," kata Nova Iriansyah kepada AJNN, Jumat (7/12).

Selain itu, Nova juga meluruskan isi surat itu, pasalnya di dalam surat disebutkan Keputusan Gubernur Aceh, nomor 17 tahun 2014, padahal yang ada adalah Peraturan Gubernur, no 17 tahun 2014.

"Tidak ada Keputusan Gubernur Aceh, yang ada itu Peraturan Gubernur Aceh, tentang hal dimaksud dalam point 1 surat yang bersangkutan," ujarnya.

Komentar

Loading...