Unduh Aplikasi

Plt Gubernur Imbau Bupati Wali Kota Siaga Cegah Kebakaran Hutan

Plt Gubernur Imbau Bupati Wali Kota Siaga Cegah Kebakaran Hutan
Potongan surat imbauan Plt Gubernur kepada bupati wali kota di Aceh

BANDA ACEH - Plt Gubenur Aceh Nova Iriansyah mengimbau kepada bupati/wali kota di Aceh agar mengambil upaya-upaya pencegahan dan kesiapsiagaan untuk mengoptimalisasi dan mengantisipasi dampak bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sewaktu-waktu.

Imbauan itu disampaikan melalui surat nomor 360/373 tanggal 11 Januari 2019 yang ditujukan kepada para bupati dan wali kota se-Aceh.

Dalam surat itu,  Nova Iriansyah mengatakan imbauan tersebut sehubungan dengan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, tanggal 5 Januari 2019 dan berdasarkan hasil pantauan Sensor Modis terdapat sembilan titik api panas di Provinsi Aceh terutama di beberapa Kabupaten seperti Aceh  Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Utara dan Pidie.

Melalui surat tersebut, Nova menyampaikan delapan langkah yang perlu dilakukan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran hutan dan lahan meliputi.

1. Agar aparat penegak hukum melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan  bagi pelaku pembakar hutan dan lahan.

2. Para bupati/wali kota agar mengintensifkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan baik penyuluhan, sosialisasi, kampanye, fasilitas masyarakat dan mengambil langkah-langkah yang tepat dan melaporkan kejadian kebakaran hutan dan lahan serta potensi kekeringan di wilayah masing-masing kepada Gubernur Aceh pada kesempatan pertama dengan mengacu dan sejalan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat.

3. Para bupati/wali kota agar mengkoordinasikan semua potensi daerah sampai persiapan pengendalian  kebakaran hutan dan lahan serta meningkatkan koordinasi antar pihak baik dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, lembaga swadaya masyarakat, swasta dan masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

4. Agar Kepala Satuan Pengelolaan Hutan (KPH) melakukan cek lapangan (Ground Check) titik panas hotpot secara rutin dan segera mungkin untuk memastikan pencegahan kejadian kebakaran hutan dan lahan untuk dilakukan pemadaman dini.

5. BPBD, KPH, TNI, Polri agar mengantisipasi kejadian kebakaran hutan dan lahan sedini mungkin dengan menggerakkan seluruh jajaran sampai tingkat desa, mengaktifkan penguasaan terhadap indikasi kejadian kebakaran hutan dan lahan, melakukan patroli intensif pada daerah rawan kebakaran hutan dan lahan serta segera memadamkannya apabila terjadi kebakaran

6. Semua pihak memastikan semua sarana prasarana penanganan kebakaran hutan dan lahan untuk kebutuhan pemadaman dalam kondisi siap pakai.

7. Perusahaan-perusahaan perkebunan agar melakukan upaya pencegahan dan meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi  kebakaran  hutan  dan lahan baik di lingkungan perusahaan maupun di lingkungan masyarakat di sekitar perusahaan.

8. Apabila orang perorangan atau kelompok orang dan/atau badan hukum secara sengaja dan/atau karena kelalaiannya menyebabkan dan/atau  melakukan kegiatan pembakaran rutan dan lahan  akan  dikenakan  sanksi  pidana maksimal 15 (lima belas) tahun penjara dan denda hingga Rp 10.000.000.000,­ (sepuluh miliar rupiah) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Aceh - Pelantikan Dewan Pengurus Kadin
HUT AJNN 6th - Inspektorat Aceh Jaya
HUT AJNN 6th - DPC Demokrat Aceh Jaya

Komentar

Loading...