Unduh Aplikasi

TERKAIT MUTASI WALI KOTA SUBULUSSALAM

Plt Gubernur Aceh Bakal Tindaklanjuti Surat Kemendagri

Plt Gubernur Aceh Bakal Tindaklanjuti Surat Kemendagri
Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. Foto: Ist

BANDA ACEH - Plt Guubernur Aceh, Nova Iriansyah akan segera menindaklanjuti surat Kementerian Dalam Negeri terkait mutasi yang dilakukan Wali Kota Subulussalam.

"Surat Kemendagri normatif, saya akan tindaklanjuti," kata Nova Iriansyah kepada AJNN, Sabtu (29/12).

Sebelumnya, Kemendagri mencabut tujuh keputusan pelaksanaan mutasi Wali Kota Subussalam, Meurah Sakti Kombih.

Pencabutan karena keputusan mutasi tersebut melabrak Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pengganti udang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur atau Bupati, dan Walikota.

Dalam surat bernomor 800/9674/ Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (OTDA) Kemendagri meminta Wali Kota Subussalam, mengembalikan pejabat yang dimutasi pada jabatan semula.

Keputusan diambil Kemendagri menanggapi usul penataan pejabat struktural di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Subussalam sebagaimana disampaikan Ketua DPRD Kota Subussalam dan Wali Kota Subussalam terpilih melalui surat masing-masing yang dikirim ke Kemendagri.

Sebelumnya, DPRK setempat menyurati Kemendagri meminta penjelasan dan pembatalan mutasi yang dilaksanakan Walikota Subussalam Petahana, Meurah Sakti karena tengah melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018.

Baca: Labrak Aturan, Mutasi Wali Kota Petahana Dibatalkan

Bahkan, permintaan yang sama juga diusulkan Wali Kota Subussalam terpilih Affan Alfian Bintang/Salmaza yang meminta Kemendagri meninjau kembali penyelenggaraan rotasi mutasi pejabat di Lingkungan Pemko Subussalam oleh Petahan melalui surat 5 November 2018 lalu.

Dalam suratnya, Dirjen Otda Dr Soemarsono MDM menyebut telah melaksanakan pertemuan dengan bekas walikota Subussalam Meurah Sakti. Dalam pertemuan, ditegaskan jika Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia 1 Juli 2016.

"(Ini) bermakna bahwa dengan diundangkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya sehingga dalam rangka menyelaraskan dengan peraturan perundang-undangan tersebut, Walikota Subussalam agar mencabut Keputusan Walikota Subussalam terkait mutasi," tulis surat tersebut.

Kemendagri meminta agar Wali Kota Subussalam mengusul kembali mutasi jabatan struktural dengan memperhatikan ketentuan diantarannya, tidak mengakibatkan adanya pejabat struktural yang kehilangan jabatannya (nonjob) dan tidak mengakibatkan penurunan eselon(desmosi).

Mutasi juga diminta memperhatikan ketentuan promosi dalam jabatan pimpinan tinggi pratama bagi yang sudah melalui proses seleksi terbuka dan telah memperoleh rekomendasi KASN sesuai ketentuan perundang-undangan.

Untuk diketahui. Wali Kota Subulussalam, Merah Sakti melaksanakan beberapa kali mutasi terhadap sejumlah pejabat struktural di lingkup Pemko Subussalam. Itu dilakukannya menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Akibatnya sejumlah pejabat di lingkup pemko Subussalam menyampaikan keluhan ke DPRK setempat karena menilai mutasi melanggar aturan.

HUT AJNN 6th - Inspektorat Aceh Jaya
HUT AJNN 6th - DPC Demokrat Aceh Jaya

Komentar

Loading...