PKS dukung kenaikan harga BBM, asal...

PKS dukung kenaikan harga BBM, asal...
1820097 pri fahri hamzah 780x390, Foto.Kompas/Priyombodo
JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI belum memutuskan sikap terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Fahri Hamzah mengaku, fraksinya di DPR masih menunggu dinamika komunikasi antara pemerintah dan DPR.

Menurut Fahri, meski DPR tidak berwenang melarang pemerintah menaikkan harga BBM, pemerintah diharapkan menjalin komunikasi terlebih dahulu dengan DPR. Menurut Fahri, DPR ingin mengetahui secara jelas apa program jangka panjang pemerintah untuk mengantisipasi melonjaknya angka kemiskinan.

"Kalau kompensasinya masuk akal, pasti kita akan mendukung. Kalau bentuk pertolongan ke masyarakat yang terkena dampak itu riil, konkret, dan menyeluruh, pasti kita dukung," ujar Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/11/2014).

Namun, hingga saat ini, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla belum sekalipun berkoordinasi dengan DPR RI soal rencana kenaikan harga BBM. Padahal, lanjut Wakil Ketua DPR itu, DPR ingin mengetahui apa kompensasi yang diberikan pemerintah ketika harga BBM naik.

Fahri juga mempertanyakan keterkaitan antara peluncuran Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) beberapa waktu lalu dengan rencana kenaikan harga BBM. Fahri tidak tahu apakah kedua program itu merupakan bentuk kompensasi jika harga BBM jadi dinaikkan atau merupakan program terpisah.

"Kalau KIP dan KIS itu menyelesaikan masalah jangka panjang, Dewan pasti akan senang hati setuju. Asal jangka panjang loh ya, jangan satu atau dua bulan saja," lanjut dia.

Pemerintah akan mengalihkan subsidi bahan bakar minyak ke program pembangunan yang lebih produktif. Melalui pengalihan itu, pemerintah berambisi atau memiliki target mencapai swasembada pangan dalam tiga tahun mendatang.

"Kita ingin mengalihkan dari yang konsumtif menjadi produktif. Dari yang boros untuk subsidi BBM ke arah usaha produktif. Jadi, kita ingin ada pengalihan subsidi BBM ke subsidi pupuk, benih, infrastruktur irigasi, dan bendungan untuk petani," kata Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kabinet Kerja 2014, di Istana Negara, di Jakarta, Selasa (4/11/2014).

Jokowi memaparkan postur anggaran 2015 mencapai Rp 2.019 triliun dengan anggaran untuk subsidi BBM mencapai Rp 330 triliun. Porsi anggaran subsidi BBM yang besar dan alokasi pembayaran utang yang mencapai Rp 400 triliun sangat memberatkan anggaran negara dan membuat posisi ruang fiskal anggaran menjadi sempit.

Jokowi juga memberikan perbandingan anggaran negara dalam lima tahun terakhir, yaitu anggaran subsidi BBM mencapai Rp 714 triliun, anggaran kesehatan Rp 202 triliun, dan anggaran pembangunan infrastruktur Rp 577 triliun. Dari anggaran subsidi BBM itu, sekitar 71 persen dinikmati masyarakat menengah ke atas.

"Setiap hari kita membakar, membakar, begitu terus (untuk subsidi BBM). Yang justru sangat penting, untuk kesehatan dan infrastruktur, jauh lebih sedikit dibandingkan subsidi BBM. Inilah yang harus kita ubah. Tidak ada negara lain yang melakukan seperti ini," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, pengalihan subsidi BBM ke usaha produktif menjadi keniscayaan, apalagi pemerintah mematok target untuk mencapai swasembada pangan dalam tiga tahun mendatang.

|KOMPAS
data-ad-format="auto">

Komentar

Loading...