Unduh Aplikasi

Permainan Rehab Rekon Pasca Gempa Pidie Jaya Terus Berlanjut

Permainan Rehab Rekon Pasca Gempa Pidie Jaya Terus Berlanjut
Ilustrasi. Foto: Net

PIDIE JAYA - Permainan demi meraup keuntungan terus diperagakan oleh oknum-oknum tertentu demi memperoleh keuntungan pada bantuan rehabilitasi dan rekontruksi pasca gempa Pidie Jaya 7 Desember 2016 lalu.

Dugaan penyelewengan bantuan gempa tersebut kembali terjadi di Gampong Kuta Pangwa, Kecamatan Trienggadeng. Pasalnya para penerima manfaat di gampong tersebut juga merasa ditipu oleh pengurus kelompok masyarakat (pokmas).

Salah seorang anggota Pokmas Ingin Membangun, Gampong Kuta Pangwa, Aiyub kepada AJNN, Selasa (12/2) mengatakan, pemotongan berdalih administrasi--jika tidak ingin disebut pungli--juga dilakukan oleh pengurus pokmas tersebut sebesar Rp 2.5 juta per penerima manfaat.

Padahal, Kepala BPBD Pidie Jaya, M Nasir telah menegaskan untuk biaya administrasi paling besar yang dapat dilakukan pemotongan adalah Rp 500 ribu. Jika lebih dari jumlah tersebut dianggap pungli.

“Kata pengurus pokmas kami, sebesar Rp 2.5 juta itu untuk adm,” kata Aiyub kepada AJNN.

Tidak hanya pemotongan tersebut, pokmas yang berjumlah 19 anggota yang semuanya masuk kategori rusak berat itu juga dilakukan mark-up jumlah dan harga barang.

“Barang yang kami terima juga tidak sesuai yang dicatat oleh pengurus pokmas. Jika seperti ini kami jelas dirugikan dan kami jelas ditipu,” kata Aiyub yang dibenarkan Sulaiman dan juga beberapa penerima manfaat lainnya.

Tidak berhenti disitu, sambung Aiyub, pengurus pokmas tersebut juga bermain melalui pembayaran kepada tukang yang mencapai Rp 17 juta hingga Rp 20 juta lebih. Padahal sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB), biaya pembangunan rumah tipe 36 tersebut hanya Rp 14.9 juta.

Biaya untuk tukang tersebut juga tidak diketahui penerima manfaat ketika dibayar kepada tukang oleh pengurus pokmas. Ironisnya, meski sudah dibayar melebi RAB, sebagian rumah pada pokmas tersebut belum 100 persen siap.

“Mereka membayar kepada tukang tidak pernah memberitahukan kepada kami pemilik rumah, mereka juga telah membayar lebih dari kententuan. Dasar mereka membayar tukang hingga Rp 20 juta lebih itu apa, sedangkan di RAB Rp 14.900.000. Parahnya lagi banyak rumah yang belum siap 100 persen meski sudah dibayar lebih,” imbuh Aiyub yang sudah meminta beberapa kali penjelasan dari pengurus pokmas tapi tidak ada titik terang.

Baca: Rehab Rekon Pidie Jaya Diduga Penuh Permainan

Sekretaris Pokmas Ingin Membangun Gampong Kuta Pangwa, Affan yang dihubungi AJNN mengaku tidak mengetahui pasti terkait pengelolaan bantuan bencana gempa tersebut. Sebab katanya, mulai pembelian material, biaya tukang hingga laporan telah diambil alih oleh Ketua Pokmas.

“Saya dan bendahara tidak mengetahui pengelolaan yang dilakukan oleh ketua, semua urusan dia. Anda tanya sendiri sama ketua. Saat ini dia (Ketua Pokmas Ingin membangunangun) sedang dirawat di rumah sakit,” kata Affan melalui seluler.

Ketua Pokmas Ingin Membangun, Zulkifli yang dihubungi AJNN membantah kalau pembayaran untuk tukang bangunan mencapai hingga Rp 20 juta lebih.

“Itu tidak benar, saya membayar kepada tukang sesuai dengan RAB,” katanya.

Ia juga menegaskan, pembangunan kembali rumah yang rusak akibat gempa Pidie Jaya 7 Desember 2016 lalu itu telah dilakukannya sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah setempat.

Sedangkan untuk pemotongan Rp 2.5 juta, menurutnya, pungli tersebut sudah lumrah dilakukan oleh kelompok lain yang dinilainya untuk pengurusan laporan atau administrasi. Namun ia mengakui akan mengembalikan uang tersebut jika pemotongan itu tidak dibenarkan.

“Saya melakukannya sesuai aturan yang ada, pembangunan rumah semua dikelola oleh pengurus pokmas, dan rumah pada pokmas saya sudah 100 persen siap dengan anggaran Rp 85 juta per rumah. Kalau yang Rp 2.5 juta itu kelompok lain kan juga melakukan pemotongan demikian, itu untuk adm,” terangnya yang saat ini sedang bebaring di RSUD Pidie Jaya pasca operasi pada dua kakinya.

Sementara itu, Kepala Desa (Keuchik) Gampong Kuta Pangwa, Marthonis meminta pihak terkait, baik BPBD Pidie Jaya maupun penegak hukum untuk turun tangan menyelesaikan permasalahan bantuan gempa yang terjadi di gampongnya.

“Pihak-pihak terkait wajib meluruskan masalah ini, saya tidak mau karena masalah ini terjadi perpecahan di gampong saya. Penerima manfaat juga tidak mau dipermainkan. Saya sebagai kepala desa juga sudah beberapa kali meluruskan masalah ini antara pengurus pokmas dengan penerima manfaat, tapi tidak membuahkan hasil, sehingga masalah ini harus dimediakan seperti ini,” imbuh Marthonis.

Komentar

Loading...