Unduh Aplikasi

Perjelas Posisi dan Kriteria Wali Nanggroe

Perjelas Posisi dan Kriteria Wali Nanggroe
Fauzan Azima.

Oleh: Fauzan Azima

Jabatan Wali Nanggroe bukan menganut sistem "absolut monarkhi," artinya setelah Wali Nanggroe sudah tua atau mangkat, maka digantikan oleh anaknya sebagai Putra Mahkota. Meski lahirnya Lembaga Wali Nanggroe atas perjuangan GAM, tetapi tidak harus "putra mahkota" dari GAM yang harus menjadi Wali Nanggroe.

Tradisi harus "darah biru" GAM sebagai Wali Nanggroe sudah sepatutnya ditinggalkan. Walaupun jika kemudian kebetulan Wali Nanggroe terpilih dari anasir GAM, bukan berarti karena Dia orang GAM, tetapi semata-mata karena memenuhi kriteria sebagai Wali Nanggroe.

Sebelum kita membahas kriteria, ada baiknya diperjelas kedudukan Wali Nanggroe dalam pemerintahan Aceh. Harus dipertegas dan tidak tumpang tindih dengan Majelis Adat Aceh (MAA) dan lembaga lainnya.

Pertama, apakah Wali Nanggroe sebagai "raja" dan gubernur "perdana menteri", atau dengan kata lain, Wali Nanggroe sebagai "komisaris" dan gubernur sebagai "direktur utama"?

Kedua, apakah Wali Nanggroe seperti MPR RI dulu, yang anggotanya terdiri dari utusan daerah dan utusan golongan? Tentu saja untuk mempertegas dua kedudukan di atas, harus menyempurnakan Qanun Tentang Wali Nanggroe yang dinilai sangat lemah serta tak berwibawa.

Ini karena Wali Nanggroe dipilih komisi pemilihan secara musyawarah mufakat yang unsur komisi pemilihannya adalah orang-orang yang dipilih oleh Wali Naggroe. Apalagi saat ini Wali Nanggroe memiliki kewenangan sangat sempit.

Wali Nanggroe baik sebagai "raja" maupun sebagai "ketua MPR Aceh" harus dipilih oleh seluruh perwakilan golongan, profesi dan utusan daerah 23 kabupaten/kota. Sehingga tidak ada kesan bahwa hanya warga Aceh Pesisir yang berhak menjadi Wali Nanggroe. Sudah saatnya tradisi ini harus ditinggalkan.

Setelah penegasan posisi Wali Nanggroe dalam Pemerintahan Aceh yang tidak tumpang tindih, baru kemudian menetapkan kriteria calon Wali Nanggroe yang sebenarnya sudah lengkap dalam sistem pemilihan raja atau pemimpin pada zaman dahulu yang kemudian dimodifikasi agar sesuai dengan perkembangan zaman.

Di Gayo ada "Konsep memilih pemimpin," yang dinilai tidak saja dari sisi intelektualnya, tapi juga dari bentuk fisik, serta ketaatannya dalam melaksanakan syariat Islam. Hal itu sebagaimana kita yakini bahwa di wilayah lain pun ada muatan lokal dalam memilih pemimpin.

Untuk itu, sebelum Qanun Wali Nanggroe disempurnakan, perlu dilakukan studi tentang tata cara memilih pemimpin di wilayah yang mempunyai kerajaan tempo dulu. Wilayah tersebut seperti Kerajaan Linge, Pase, Peureulak, dan lainnya yang tata cara pemilihan kemudian itu kemudian diterapkan dalam konsep memilih Wali Nanggroe.

Tidak perlu harus dipaksakan ada "tuha peut" atau "tuha delapan" jika tidak sesuai dengan tuntutan zaman, apalagi keberadaannya hanya mewakili wilayah tertentu.

Konsep "Nasional Aceh" dalam pengertian mengakomodir seluruh kepentingan 23 kabupaten/kota dalam keriteria memilih Wali Nanggroe sangat penting untuk kebersatuan Aceh.

Dengan demikian kita harapkan Wali Nanggroe akan datang bisa memberikan rakyat Aceh "makanan dalam keadaan lapar, minuman dalam keadaan haus, menyatukan yang tercerai berai, meluruskan yang keliru, serta yang terpenting memelihara perdamaian Aceh."


Penulis Mantan Panglima GAM Linge

Pemberitahuan Mulai Tender/Seleksi Sekda Aceh

Komentar

Loading...