Unduh Aplikasi

SEMINAR NASIONAL DAN CALL PAPER UNSYIAH

Perjalanan Otonomi Belum Optimal

Perjalanan Otonomi Belum Optimal
ilustrasi. Photo: Net

BANDA ACEH - Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah harusnya dapat berkontribusi dalam proses pengembangan sistem hukum di Indonesia.

Namun dalam penerapannya tidak semua perjalanan otonomi berjalan optimal, sehingga adanya peraturan perundang-undangan otonomi daerah sebagai ciri khas sebuah daerah tidak mampu menjadi pemersatu bangsa.

Hal itu mengemuka dalam seminar nasional dan call paper yang diikuti 19 perguruan tinggi di Indonesia yang digelar diAula Fakultas Hukum Unsyiah, Rabu (5/12/2018).

Dalam paparannya Dekan Fakultas Hukum Unsyiah, Prof. Ilyas Ismail, mengatakan meski terus mengalami pasang surut dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, otonomi daerah dapat juga melahirkan otonomi khusus.

" Seperti di Aceh yang menjalankan kearifan lokalnya dan tidak berbenturan dengan aturan negara. Tapi di sisi lain, tidak semua otonomi dapat dijalankan secara optimal," kata Prof Ilyas.

Menurut Prof Ilyas, harusnya keberadaan peraturan perundang-undangan otonomi harusnya dapat menjadi ciri khas sebuah daerah dan itu menjadi pemersatu bangsa, bukan sebaliknya.

Sementara Wakil Rektor I Unsyiah, Prof. Marwan, mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurut dia kegiatan yang dijadwalkan berlangsung dua hari itu dapat menjadi ajang bertukar pikiran serta diskusi tentang sistem hukum nasional dalam konteks otonomi daerah.

" Otonomi daerah yang semakin bergeliat di era reformasi, memberikan dampak positif bagi daerah dalam mengelola pemerintahannya. Ini dapat dilihat di Provinsi Aceh yang memiliki otonomi khusus dalam pengelolaan daerah, sehingga dapat melahirkan qanun," kata Prof Marwan.

“Ini menarik dibahas, agar peraturan yang dihasilkan dari otonomi daerah yang berbentuk kearifan lokal tidak bersinggungan dengan aturan hukum negara,” tambah Marwan.

Seperti diberitakan sejumlah dosen perguruan tinggi di Indonesia akan menghadiri seminar nasional membahas peran otonomi daerah dalam pengembangan sistem hukum Indonesia yang digelar Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Aceh, yang berlangsung dua hari.

Baca: "Sistem Hukum Indonesia Akan Dibahas di FH Unsyiah"

Seminar yang mulai berlangsung Rabu 5 hingga 6 Desember 2018 tersebut akan membahas 37 makalah dan dihadiri pembicara utama dari sejumlah kampus.

Adapun pemakalah utama yang hadir yakni Prof. Esmi Warassih (Undip), Prof. Ilyas Ismail dan Prof. Husni Jalil (Unsyiah), Prof. Faisal A Rani (Lembaga Layanan Perguruan Tinggi Wilayah XIII), Dr. M. Jafar (Pemerintah Aceh), dan Muhammad Siddiq Armia PhD (UIN Ar-Raniry).

Sebanyak 37 makalah call paper dipresentasikan mengangkat berbagai tema, seperti produk hukum daerah, hukum Islam, hukum agrarian, otonomi khusus, studi gender, hingga produk hukum desa.

Komentar

Loading...