Unduh Aplikasi

Perangkat Desa di Aceh Tamiang Mundur Berjamaah

Perangkat Desa di Aceh Tamiang Mundur Berjamaah
ilustrasi. Foto: Net

ACEH TAMIANG - Perangkat Desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris, Kaur dan Ketua Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) di Kampung Benteng Anyer, Kecamatan Manyak Payed, Aceh Tamiang mengundurkan diri secara berjamaah. Akibatnya, Kampung Benteng Anyar kekosongan perangkat desa.

Menurut informasi yang diterima AJNN, Jum'at (7/12), para perangkat desa di Kampung Benteng Anyer itu mengundurkan diri dipicu kuatnya desakan dari masyarakat yang meminta perangkat desa untuk mempertanggung jawabkan penggunaan dana desa sedetail-detailnya.

Camat Manyak Payed, Mukhtar Hadi, yang dikonfirmasi AJNN membenarkan ikhwal pengunduran diri perangkat Kampung Benteng Anyer secara berjamaah.

"Benar, Kepala Desa, Sekdes, para Kaur dan Ketua MDSK Kampung Benteng Anyer telah melayangkan surat pengunduran diri mereka kepada kami," kata Mukhtar Hadi.

Menurut pengakuan perangkat desa, kata Hadi, mereka mengundurkan diri karena tidak tahan atas desakan masyarakat dalam rapat yang dilakukan beberapa waktu lalu di kampung mereka. Hadi tidak menjelaskan rapat tentang apa yang membuat perangkat desa itu mengundurkan diri.

Kata Hadi, surat pengunduran diri para perangkat desa tersebut dibuat pada tanggal 3 Desember 2018, selain melayangkan surat pengunduran diri, perangkat desa itu juga telah mengembalikan stempel desa ke Kecamatan.

Selaku Camat, kata Hadi, dirinya sudah mengkonfirmasi ulang kepada perangkat desa terkait surat pengunduran diri itu. Hasil konfirmasi, para perangkat desa tersebut tetap bersikeras dengan keputusan untuk mengundurkan diri.

Disisi lain, kata Hadi, ia juga telah meminta kepada Sekdes untuk tidak ikut mengundurkan diri mengingat bakal terjadi kekosongan tanpa adanya nahkoda di Kampung Benteng Anyer.

Sementara itu, Kepala Desa Benteng Anyer, Zulkifli AR yang dikonfirmasi menyebutkan alasan dirinya mengundurkan diri disebabkan masyarakat tidak menerima penjelasan tentang pengelolaan anggaran desa yang disampaikan pihaknya selaku perangkat desa dalam rapat.

"Padahal kami sudah menjelaskan semua pengelolaan ADD sejak tahun 2015 hingga 2018 dan diperkuat dengan hasil pemeriksaan inspektorat. Namun masyarakat juga tidak menerima sehingga kami mengambil kesimpulan untuk mengundurkan diri," ungkapnya.

Komentar

Loading...