Unduh Aplikasi

Pepesan Kosong Referendum Aceh

Pepesan Kosong Referendum Aceh
Ilustrasi: www.nonsenseliterature.com

PERNYATAAN Muzakir Manaf, Ketua Umum Partai Aceh, tentang referendum seperti menyalakan lagi bara. Keinginan yang disampaikan secara terbuka, di hadapan pejabat teras di Aceh, ini merupakan kali pertama dicetuskan setelah Aceh dan Pemerintah Indonesia menandatangani kesepakatan damai di Hesinki, Finlandia, beberapa tahun lalu.

Yang dimaksudkan Mualem--nama alias Muzakir Manaf--adalah pemungutan suara oleh seluruh masyarakat Aceh untuk memilih apakah tetap bertahan dalam Republik Indonesia atau merdeka; membentuk republik sendiri.

Meski tak mendapatkan seratus persen kemerdekaan, seperti yang diperjuangkan GAM dahulu, perjanjian damai Helsinki sebenarnya memberikan banyak keleluasaan kepada Aceh untuk mengelola daerah secara independen kecuali di beberapa bidang, seperti pertahanan dan mata uang.

Perjanjian damai ini juga telah melahirkan Undang-Undang Pemerintah Aceh yang menjadi pijakan dalam pelaksanaan butir-butir kesepakatan itu. Tapi sayang, setelah lebih satu dekade, kehidupan di Aceh tak pernah berjalan seperti harapan.

Mualem adalah salah satu tokoh penting dalam dekade itu. Jabatannya sebagai ketua partai yang paling berpengaruh di Parlemen Aceh--bahkan Partai Aceh hampir menjadi mayoritas tunggal di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh--sangat menentukan arah pembangunan Aceh usai perjanjian damai itu.

Uang besar yang diterima Aceh juga tak banyak berbekas. Rencana pembangunan pabrik ayam petelur, pabrik pakan ayam, pengadaan kapal-kapal penangkap ikan, dan banyak lagi proyek besar yang diplot dengan anggaran raksasa seperti tak berbekas. Uang triliunan rupiah menguap.

Rakyat Aceh yang berharap kesejahteraan meningkat usai perang berkepanjangan dan bencana ganda; gempa dan tsunami, hanya bisa berharap. Semua janji peningkatan ekonomi tak pernah terwujud. Daerah ini masih bermasalah dengan tingginya pungutan liar, baik yang dipungut oleh aparat berseragam atau preman kampung.

Uang besar yang dikucurkan untuk membangun Aceh malah jadi bancakan pejabat. Baik yang berasal dari Aceh atau dari Jakarta. Semua berusaha mengolak uang rakyat. Kasus-kasus mega korupsi di Aceh tak pernah diusut tuntas. Bahkan banyak terduga koruptor yang melenggang setelah menyodorkan upeti.

Rakyat pun makin jauh dari kata-kata keadilan. Korban konflik yang seharusnya mendapatkan kejelasan hukum terhadap diri atau sanak keluarga yang tewas dalam konflik bersenjata itu terkatung-katung. Pengadilan hak asasi manusia, sebagai dasar untuk memberikan kompensasi kepada mereka, tak pernah dilaksanakan. Padahal saat itu, seluruh elemen pemerintahan di Aceh dikuasai oleh orang Aceh sendiri. 

Saat isu referendum ini kembali mencuat, dan buru-buru disambut dukungan oleh politikus lain, lantas muncul pertanyaan penting, “referendum untuk apa? referendum untuk siapa?” Andai saja politikus Aceh tak terlalu asyik mengurusi perut masing-masing, mungkin rakyat akan merespons positif seruan itu.

Komentar

Loading...