Unduh Aplikasi

Penyidik Polda Aceh Dalami Dugaan Korupsi pada Kasus PT USM

Penyidik Polda Aceh Dalami Dugaan Korupsi pada Kasus PT USM
Alat berat milik PT USM yang disita penyidik Polda Aceh di lokasi galian C ilegal, Pulo Aceh. Foto: Ist

BANDA ACEH - Penyidik Polda Aceh mulai mendalami dugaan korupsi pada kasus galian C yang menjerat PT Utama Sejahtera Manikam (PT USM). Pasalnya perusahaan itu tidak memilik syarat yang cukup untuk mengikuti tender pengerjaan proyek jalan di kawasan Pulo Aceh, yang sumber anggarannya berada di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS).

Kasubdit IV Tipiter Polda Aceh, Kompol Guntur Muhammad Tariq mengatakan penyidik mulai menyasar adanya dugaan korupsi pada tender proyek tersebut. Pasalnya seluruh syarat tender yang diajukan oleh PT USM tidak aktif lain alias mati.

"Kami menduga seperti ada pembiaran ketika tender berlangsung, PT USM mengajukan syarat tender yang beberapa izinnya sudah mati," kata Kompol Guntur Muhammad Tariq kepada AJNN, Kamis (10/1).

Salah satunya adalah, kata Guntur, Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diajukan oleh PT USM untuk mengikuti tender proyek itu sudah mati sejak lama, bahkan izin mesin pemecah batu (stone crusher) dan Asphalt Mixing Plant (AMP) yang menjadi salah satu syarat untuk ikut tender juga sudah tidak aktif lagi.

"Pertanyaannya bagaimana bisa menang perusahaan ini, sedangkan beberapa syarat tender yang diajukan sudah mati, kami menduga ada pembiaraan dari pihak panitia tender," ungkap Guntur.

Baca: Kasus PT USM, Penyidik Periksa Pejabat BPKS

Bahkan, kata Guntur, penyidik juga sudah mengirimkan surat pemanggilan sebagai saksi terhadap pejabat BPKS. Adapun pejabat BPKS yang akan diperiksa yakni Kepala BPKS, Sayid Fadhil, Ketua Pokja BPKS, Hari Indrawan, dan Ketua ULP BPKS, Rendra Hendiansyah,

"Karena adanya dugaan korupsi karena faktor pembiraan, dalam pemeriksaan saksi-saksi, kami juga dibantu dari penyidik Tipikor yang akan masuk dalam ranah korupsi," ujar Guntur.

Dalam kasus tersebut, Guntur mengaku tidak tertutup kemungkinan adanya tersangka baru. Bahkan saksi-saksi yang diperiksa akan terus bertambah, pemeriksaan saksi akan dilakukan secara maraton, dan saksi dari pejabat BPKS yang diperiksaan bisa akan bertambah.

"Perintah Kapolda Aceh kepada Dir Reskrimsus kami kalau kekayaan alam Aceh harus diselamatkan, tidak berhenti disini kami, kalau memang ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab merusak kekayaan alam Aceh, akan kami tangani, intinya kami tidak mencari-cari kesalahan. Kami tetap akan bekerja terus sesuai dengan aturan yang berlaku," tegasnya.

Pemberitahuan Mulai Tender/Seleksi Sekda Aceh

Komentar

Loading...