Unduh Aplikasi

Penipuan Berkedok Rumah Dhuafa, Muhammad Sabik Ditahan

Penipuan Berkedok Rumah Dhuafa, Muhammad Sabik Ditahan
Muhammad Sabik

BANDA ACEH - Muhammad Sabik saat ini telah menjadi tahanan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh. Ia terlibat dalam kasus penipuan dan telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kajhu, Aceh Besar.

Kasipidum Kejari Banda Aceh, Ricky menyebutkan Muhammad Sabik telah ditetapkan tersangka oleh pihak Polresta Banda Aceh dan sudah masuk tahap dua.

"Berkasnya sudah tahap dua, kemarin berkasnya telah kami terima dari pihak Polresta. Saat ini yang bersangkutan kita titipkan di Rutan Kajhu," kata Ricky, Rabu (10/10).

Ricky menyebutkan dalam perkara ini, Muhammad Sabik dilaporkan oleh pihak kontraktor yang merasa ditipu. Tersangka menjanjikan akan memberikan proyek pembangunan rumah dhuafa sebanyak empat unit yang meliputi satu unit di Lhokseumawe dan tiga unit di Aceh Utara.

Untuk meyakinkan kontraktor, kata Ricky, tersangka menunjukkan kontrak palsu atas pekerjaan empat unit rumah dhuafa.

Baca: Sepak Terjang Muhammad Sabik, Terduga Aktor Intelektual Percaloan CPNS

"Merasa yakin, pihak kontraktor mengerjakan proyek tersebut. Namun, uang tidak bisa dicairkan pihak rekanan karena kontrak yang dimiliki palsu," sebut Ricky.

Saat ini berkas perkara Muhammad Sabik sedang tahap persiapan pelimpahan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh.

"Berkasnya tinggal kami limpahkan ke Pengadilan Banda Aceh," ungkap.

Surat yang diduga palsu

Sebelumnya, AJNN memperoleh secarik surat tentang Keputusan Pemerintah Aceh yang ditandatangani Irwandi Yusuf, pada 22 Maret 2018.

Dalam SK itu diberitahukan kepada perusahaan pemegang kontrak pembangunan rumah dhuafa atas dana hibah 2018 bahwa Gubernur Aceh mengizinkan Kepala Team Asistensi Dana Hibah Turki Gubernur atas nama Muhammad Sabik dan Yayasan Sambinoe Aceh untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Hingga kini AJNN belum mendapat informasi terkait keabsahan SK tersebut. Namun apabila dicermati, banyak kejanggalan dari surat tersebut, misalnya kops surat yang tertulis keputusan Pemerintah Aceh, seharusnya yang lazim adalah surat Keputusan Gubernur Aceh, kemudian tandatangan terlihat bukan seperti tandatangan Irwandi Yusuf.

Selanjutnya masalah tembusan surat, seharusnya surat itu tidak perlu ditembuskan lagi ke gubernur, karena surat tersebut diteken oleh gubernur sendiri. Kemudian nomor urut yang dimulai dari nomor empat, dan banyak kejanggalan lain yang ditemukan dari surat yang diduga palsu itu.

Komentar

Loading...