Unduh Aplikasi

Pengelolaan Mess Aceh di Jakarta, Pemerintah Aceh Gugat Balik PT AHM

Pengelolaan Mess Aceh di Jakarta, Pemerintah Aceh Gugat Balik PT AHM
Ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Sidang lanjutan perkara gugatan PT AHM terhadap Pemerintah Aceh terkait pengelolaan Mess Aceh, Jln R.P. Soeroso, Menteng Jakarta Pusat, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (10/1).

Kuasa Hukum Pemerintah Aceh, Hendry Rachmadhani, SH mengatakan persidangan sudah memasuki tahapan pokok perkara. Pemerintah Aceh melalui pengacaranya telah menyerahkan jawaban bersamaan dengan gugatan balik (rekonvensi). 

Pemerintah Aceh diwakili oleh pengacara Hendry Rachmadhani, SH dan Azfilli Ishak, SH, dan jaksa pengacara negara dari Kejati Aceh, Indra Nuatan, SH, serta dari Biro Hukum Setda Aceh Syahrul, SH dan didampingi perwakilan Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA), T. Syafrizal.

Ia menjelaskan semua dalil yang disampaikan dalam gugatan PT AHM dibantah oleh tim pengacara, karena isi gugatan tersebut terkesan mengada-ada dan tidak satu pun mengandung kebenaran, sehingga Pemerintah Aceh mengajukan eksepsi keberatan dan gugatan balik (rekonvensi).

"Selama ini, Mess Aceh dikelola oleh PT AHM sejak tahun 2014, Pemerintah Aceh dirugikan sebesar Rp 10.258.444.874, karena selama tiga tahun berturut turut, PT AHM tidak membayar uang kontribusi tetap yang jumlah totalnya Rp 7.503.000.000," ujarnya.

Selain itu, ia mengungkapkan biaya penyusutan gedung sebesar Rp 690.888.611, kerugian atas denda keterlambatan pembayaran kontribusi selama tiga tahun sebesar Rp 675.270.000.

Selanjutnya kerugian akibat tidak diurus peningkatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari peruntukan hunian kantor dan mess menjadi peruntukan hotel dan fasilitasnya yang merupakan kewajiban PT AHM sesuai perjanjian.

"Sehingga Pemerintah Aceh harus mengurus sendiri dengan mengeluarkan biaya retribusi dan denda retribusi sebesar Rp. 1.389.276.263," ungkapnya.

Pemerintah Aceh melalui kuasa hukumnya terus melakukan upaya advokasi terhadap asset pemerintah dimana melakukan gugatan balik atas semua kerugian yang dialami. Dan memohon kepada majelis hakim agar menghukum Penggugat (PT.AHM) untuk membayar semua kewajibannya yang telah menjadi piutang negara.

"Alhamdulillah sejak 22 September 2018, pihak AHM telah meninggalkan objek Mess Aceh, dan sekarang sudah dikuasai penuh oleh Pemerintah Aceh melaui BPPA Jakarta.

Kami selalu optimis terhadap kinerja majelis hakim PN Jakarta Pusat yang menyidangkan perkara ini akan memberi putusan yang adil," kata Kuasa Hukum Pemerintah Aceh, Hendry Rachmadhani, SH.

Pemberitahuan Mulai Tender/Seleksi Sekda Aceh

Komentar

Loading...