Unduh Aplikasi

18 TEMUAN DI KEMENAG ACEH (II)

Pengadaan Barang Jasa Kemenag Kab/kota Diintervensi Daud Pakeh

Pengadaan Barang Jasa Kemenag Kab/kota Diintervensi Daud Pakeh
Kantor Kemenag Aceh. Foto: RRI

BANDA ACEH - Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia telah melakukan audit terhadap Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh periode 1 Januari 2000 sampai dengan 13 Oktober 2016. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH), Irjen Kemenag RI menemukan 18 permasalahan di tubuh Kanwil Kemenag Aceh dibawah pimpinan Daud Pakeh.

Dalam LHP tersebut juga direkomendasikan penjatuhuan hukuman disiplin kepada Daud Pakeh, selaku Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Aceh berupa pembebasan dari jabatan berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010 pasal 7 ayat(4).

Berikut lanjutan poin temuan dan rekomendasi Irjen Kemenag RI yang tertuang dalam LHP nomor IJ.Inv/LHA/R/PS.01.3/0082/2016.

Baca: 18 Temuan di Kemenag Aceh (I)

6. Hasil pelaksanaan assesment eselon III tanggal 5 dan 11 Juli 2015, serta 11 Agustus 2015 di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh tidak dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam pengangkatan pejabat struktural dengan beberapa pertimbangan dan alasan sebagai berikut:
a. Pelaksanaan assesment secara komprehensif mengesampingkan KMA No. 207/2013tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Bagi PNS di lingkungan Kementerian Agama.

b. Dalam SE Sekjen tersebut terdapat beberapa poin yang bertentangan dengan Kamus Kompetensi Jabatan tentang Pedoman Pelaksanaan Assesment bagi PNS di lingkungan Kemenag yang disebutkan pada huruf B angka 1 huruf b poin d: seleksi meliputi materi manajerial, substansi, dan teknis. Sedangkan dalam Kamus Kompetensi Jabatan pada Bab II huruf A: kompetensi jabatan kemenag terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu: inti, manajerial, dan teknis-pengetahuan. Selanjutnya, pada huruf B angka 1: kompetensi inti adalah kompetensi yang wajib dan muflak dimiliki oleh setiap PNS Kemenag.

Baca: Rekomendasi Pembebasan Jabatan Daud Pakeh Diabaikan

c. Pelaksanaan assesment esellon III tidak melibatkan Biro Kepegawaian (Ropeg) seperti tidak dipantau dan didampingi oleh Ropeg, metode dan instrumennya tidak mendapatkan validasi dan verifikasi dari Ropeg, assesornya tidak mendapatkan sertifikasi dari Ropeg dan hasil assesmennya tidak dilaporkan ke Ropeg.

d. Kanwil tidak menyusun dan tidak menggunakan SKJ (Standar Kompetensi Jabatan) serta mendapat validasi dan penetapan dari Ropeg Setjen Kemenag R.I. sebagai amanat yang ditetapkan dalam Buku Kamus Kompetensi Jabatan yang diterbitkan oleh Sekjen Kemenag tanggal 31 Maret 2015 yang merupakan ketentuan teknis dan penjelasan atas KMA 20712013 tentang Kompetensi Bagi Pedoman Pelaksanaan Asesment PNS di lingkungan Kemenag Rl.

Atas temuan poin enam ini, direkomendasikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh agar melakukan assesment ulang dalam melakukan pengisian jabatan struktural di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Aceh dengan berpedoman pada KMA No. 207/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Bagi PNS di Lingkungan Kementerian Agama, surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor Sj/B.II/Kp.00.1/05915/2015 tanggat 19 Juni  2015 dan peraturan-peraturan lainnya yang relevan.

7. Tidak mengakomodir peserta assesment (JFU/JFT) yang secara administrasi memenuhi syarat kepegawaian (kepangkatan) untuk menduduki jabatan eselon III yakni pernah menduduki jabatan eselon IV.

Pada poin ini direkomendasikan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh agar mengakomodir peserta assesment (JFU/JFT) yang secara administrasi memenuhi syarat kepegawaian (kepangkatan) untuk menduduki jabatan struktural (eselon III/IV).

Baca: GeRAK Sudah Serahkan LHP Kemenag Aceh ke KPK

8. Daud Pakeh sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Aceh sekaligus KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Tidak melakukan pengendalian dan pengawasan yang optimal terhadap pengadaan barang jasa di Kanwil Kemenag Provinsi Aceh antara lain pengadaan kunci otomatis, partisi dan brankas yang (sesungguhnya) tidak ada kontraknya/SPK.

Atas dasar itu Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia merekomendasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh agar melakukan pengendalian dan pengawasan secara optimal terhadap pengadaan barang jasa pada Kanwil dan Satker Kemenag di lingkungan Provinsi Aceh sesuai dengan prinsip-prinsip dan tahapan-tahapan pengadaan barang jasa.

9. Pengadaan barang jasa pada Kankemenag Kab./Kota dan Satker di lingkungannya (madrasah negeri) khususnya pekerjaan flsik (konsultan perencana, konstruksi dan konsultan pengawas) dikendalikan (diintervensi) oleh Kanwil Kemenag Provinsi Aceh, dengan bentuk mengarahkan untuk membuat surat permohonan ke ULP agar membantu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, padahal secara SDM sudah banyak yang mempunyai sertifikasi keahlian barang jasa. Kalaupun terjadi kekurangan SDM dapat meminta bantuan dari pegawai pemda dalam lingkup Kab./Kota, sehingga tidak perlu meminta bantuan ke ULP Kanwil, namun hanya cukup konsultasi dan koordinasi saja.

Atas temuan tersebut direkomendasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh agar melakukan desentralisasi pengadaan barang jasa pada masing-masing Kankemenag Kab/Kota dengan memberdayakan ULP Kab./Kota, sedangkan ULP Kanwil hanya melakukan konsultasi dan koordinasi jika dibutuhkan bukan mengambil alih pengadaan barang jasa pada Satker di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Aceh.

10. Pengadaan barang/jasa pada Kanwil Kemenag Provinsi Aceh tidak terlaksana dengan optimal padahal waktunya sangat sempit dengan batas akhir realisasi anggaran (Desember 2015), kurang lebih sebanyak 68 paket dengan total pagu anggaran sebesar Rp21.880.236.000,00 karena ULP/Pokja ULP sedang fokus melakukan tahapan-tahapan lelang pada pekerjaan fisik pada Satker di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Aceh sebanyak 43 paket.

Berdasarkan temuan itu direkomendasikan kepadaKepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh agar memerintahkan kepada ULP Kanwil untuk fokus melaksanakan pengadaan barang  jasa pada Kanwil Kemenag Provinsi Aceh sehingga beban kerjanya tidak melebihi kemampuannya (waktu, SDM, dll) dan tahapan-tahapan pengadaan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan.

11.a. Tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik terhadap Syaifuddin (Kasubbag Perencanaan dan Keuangan) yang melakukan tindakan-tindakan melebihi kewenangan jabatannya antara lain memerintahkan pemasangan partisi di ruang Subbag Perencanaan dan Keuangan, intervensi terhadap penunjukan personil Pokja ULP dan mengkoordinir penunjukan konsultan perencana pekerjaan fisik (RKB/Rehab) pada Satker di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Aceh.

b. Tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik terhadap Yuliardi (Kasubbag Umum) yang melakukan pengadaan barang jasa (sesungguhnya) tidak ada kontrak/SPK berupa pengadaan kunci otomatis, partisi dan brankas dan tugasnya Yuliardi sebagai Kasubbag Umum sekaligus PPK yang hingga menjelang berakhirnya tahun anggaran, pengadaan barang jasa pada DIPA Setjen masih belum terealisasi karena merangkap sebagai Pokja ULP.

c. Pekerjaan konsultan perencana (gambar, RAB, dll) pada satker di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Aceh (Kankemenag sebelum ada pengadaan), Kab./Kota dan Madrasah) dilakukan kontrak (tidak melalui tahapan-tahapan sehingga hasil pekerjaan tersebut seharusnya tidak boleh dibayarkan.

d. Hasil pekerjaan konsultan perencana berupa desain gambar dan RAB (tidak ditandatangani dan atau disahkan oleh pejabat yang berwenang) bentuknya serupa meskipun dikerjakan oleh konsultan perencana yang berbeda yang diserahkan secara langsung oleh penyedia (konsultan perencana) kepala ULP Kanwil Kemenag Provinsi Aceh, bukan oleh PPK yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut.

12. Pengawasan terhadap pekerjaan cleaning service/OB tidak berjalan dengan optimal antara lain: disiplin jam kerja, jumlah personil yang kerja, pembagian kerja OB dan tanpa ada kontrol hasil pekerjaan tersebut.

Atas temuan tersebut direkomendasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh agar melakukan evaluasi dan/atau pemutusan kontrak cleaning service (OB) yang tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik (disiplin kehadiran, pemenuhan jam kerja, jumlah personil dan pengawasan hasil pekerjaan).

13. Terdapat pegawai a.n. Syaifuddin (Kasubbag Perencanaan dan Keuangan) yang memberikan arahan kepada Satker di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Aceh sekaligus mengkoordinir (pengambilalihan) penunjukan konsultan perencana pada pekerjaan fisik (RKB/Rehab) dengan alasan supaya dapat membantu mengawasi pelaksanaan pekerjaan tersebut dan sampai saat ini pekerjaan fisik belum dapat dilaksanakan karena menunggu gambar dari konsultan perencana yang ditunjuk oleh Kanwil

Berdasarkan temuan pada poin ini direkomendasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh agar tidak mengkoordinir dan/atau menunjuk penyedia konsultan perencana pada pekerjaan fisik (RKB/Rehab) pada Satker di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Aceh dan menyerahkan sepenuhnya pengadaan barang jasa berupa pekerjaan fisik kepada Kemenag Kab/Kota dan Satker tanpa campur tangan dan intervensi Kanwil Kemenag Provinsi Aceh.

Hinggan berita ini diunggah AJNN belum mendapat keterangan Daud Paket terkain persoalan tersebut.

HUT AJNN 6th - Inspektorat Aceh Jaya
HUT AJNN 6th - DPC Demokrat Aceh Jaya

Komentar

Loading...