Unduh Aplikasi

Peneliti JSI: Mana Ada yang Namanya Silpa Kembali ke Pusat

Peneliti JSI: Mana Ada yang Namanya Silpa Kembali ke Pusat
Peneliti JSI

BANDA ACEH - Peneliti dari Jaringan Survei Inisiatif (JSI) Nasrul Rizal mengatakan, pemberitaan media tentang Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Aceh, keliru dan tidak mendudukan persoalan dengan proporsional.

"Keliru bila disebutkan realisasi rendah karena APBA Pergub dan bukan diqanunkan. Tidak ada jaminan APBA yang disahkan Pergub atau Qanun realiasainya tinggi, karena saat realisasi, bukan saat penetapan anggaran,” kata Nasrul Rizal, Selasa 25 Juni 2019 di Banda Aceh.

Nasrul sekaligus mengkritisi pernyataan Anggota DPR Aceh Asrizal H Asnawi yang disampaikan kepada salah satu media yang dinilainya keliru dimana Asrizal menyebut penyebab terjadi Silpa karena Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) disahkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub), bukan melalui Qanun.

Menurut Nasrul, penetapan anggaran delay dari jadwal yang ditetapkan, tidak dapat serta merta disebut realisasi rendah.

"Kalau penetapan anggaran tidak sesuai waktu, jangan penyerapan anggaran yang disalahkan. Tapi bila penetapan anggaran tepat waktu lantas penyerapanya rendah, baru bisa diindikatorkan serapan anggaran rendah sehingga Silpa tinggi," kata Nasrul Rizal.

Dijelaskannya, penggunaan Silpa ini ada ketentuanya yang diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Pasal 137 menyebutkan, sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Silpa adalah dana sisa yang hanya boleh digunakan dalam pembiayaan.

“Mana ada yang namanya Silpa harus kembali ke pusat, Silpa tetap berada di Kas Pemerintah Aceh, dan tetap menjadi kewenangan Aceh untuk menggunakannya," demikian Nasrul.

Soal Silpa Aceh tahun 2018 sebesar Rp 1.652.595.332.255 belakangan menjadi pembicaraan di Aceh, dan sebagian informasi yang sampai menyebut sisa anggaran tersebut dikembalikan ke pusat, sementara aturannya bahwa Silpa dikembalikan ke kas daerah untuk kegiatan tahun berikutnya.

Komentar

Loading...