Unduh Aplikasi

DUA BULAN PASCA OTT BELUM ADA TERSANGKA

Penanganan Kasus Pungli Disdik Aceh Utara Dipertanyakan

Penanganan Kasus Pungli Disdik Aceh Utara Dipertanyakan
Petugas memperlihatkan barang bukti yang berhasil diamankan dalam OTT di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara.

LHOKSEUMAWE - Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Provinsi Aceh hingga kini belum mempublikasi dalang atau tersangka yang terlibat dalam kasus pungutan liar dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara.

Padahal kasus pungutan liar yang diungkap pada September 2018 lalu tersebut sudah berlalu sejak dua bulan terakhir, namun tak kunjung ada titik terang dari tim Saber Pungli yang merupakan gabungan dari Tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Polda Aceh itu.

Baca: Tim Gabungan Saber Pungli OTT di Dinas Pendidikan Aceh Utara

Antropolog Universitas Malikussaleh, Teuku Kemal Fasya mengatakan, kasus ini menimbulkan tanda tanya besar publik (masyarakat umum), yang menyebutkan bahwa pengungkapan kasus ini sudah terjadi semacam politik damai dibalik tangan.

“Kalau OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu kurang dari 24 jam mereka sudah menetapkan tersangkanya. Karena, namanya saja OTT, hal itu akan menjadi bukti permulaan yang seharusnya ada langsung penetapan siapa yang menjadi tersangknya,” kata Kemal kepada AJNN, Kamis (6/12).

Sambung Kemal, tidak transparannya tim Saber Pungli dalam kasus ini meimbulkan kecurigaan, sehingga masyarakat umum tidak lagi percaya ada penegakan kepemerintahan yang bagus dalam lingkup pemerintahan Aceh ini.

Baca: Kronologi OTT di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara

“Tim Saber itu di bentuk buat apa, kalau mereka masih bisa bermain-main berarti mereka bukan tim Saber Pungli, namun tim negosiasi namanya. Bahkan mulanya kalau di OTT itu polisi juga harus sudah langsung menetapkan tersangkanya, karena itu sudah menunjukkan terhadap bukti permulaan keyakinan tindakan jahat sudah terjadi, dan tindakan melawan hukum juga sudah terjadi,” ungkap Kemal lagi.

Lanjutnya, kasus ini harus segera diproses, karena sangat janggal kalau tidak ditetapkan tersangka dalam waktu kurang dari 24 jam, atau seharusnya sudah ada penahanan 20 hari sejak penangkapan, dan harus ada siaran publik, karena publik berhak untuk tahu.

“Sekarang polisi harus segera mengambil alih kasus ini ini, kalau begini kerjaannya tim Saber dibubarkan saja karena tidak ada manfaatnya," kata dia.

Sementara itu, Ketua Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Provinsi Aceh Kombes Pol Drs Erwin Faisal yang dikonfirmasi terkait perkembangan OTT itu hingga berita ini diunggah belum membaca dan membalas pesan singkat yang dikirim AJNN.

Dikabarkan sebelumnya, Tim gabungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Polisi Daerah (Polda) Aceh melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh di kantor dinas setempat yang ada di wilayah Kota Lhokseumawe.

OTT yang mulai dilakukan pada Senin (17/9) malam itu terkait dugaan pungutan liar (pungli) dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) di Aceh Utara.

Baca: Begini Perkembangan Kasus OTT di Disdikbud Aceh Utara

Informasi yang diterima AJNN, berdasarkan dari keterangan salah seorang pelapor, setiap tahun dana (BOP PAUD) yang masuk ke rekening mereka berjumlah Rp30 juta, angka tersebut di hitung dari jumlah murid PAUD dan TK dimana masing-masing murid memperoleh dana sebesar Rp600 ribu.

Dana (BOP PAUD) tersebut digunakan untuk keperluan para murid PAUD dan TK, diantaranya kebutuhan gizi anak-anak, belanja alat tulis dan lain sebagainya.

Sementara itu, fakta dari pelapor juga menyebutkan, bahwa pihak oknum Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara meminta kepada pihak PAUD dan TK agar dana (BOP PAUD) sebesar Rp30 juta itu disetor kepada pihak Dinas Pendidikan Aceh Utara sebesar Rp12 juta.

Sebagai biaya perencanaan dan biaya administrasi pihak dinas sekaligus persen dari dana (BOP PAUD) yang diterima, dari pemotongan tersebut maka dana (BOP PAUD) tersisa hanya Rp 18 juta saja.

Sementara itu, berdasarkan keterangan dari pihak PAUD dan TK lainnya di Kabupaten Aceh Utara juga membenarkan tentang hal serupa yaitu pemotongan dana (BOP PAUD) dengan jumlah yang bervariasi.

Adapun nama-nama oknum pihak Dinas Pendidikan Aceh Utara yang diduga telah berkolaborasi melakukan Pungli tersebut yakni, SAI (Kadisdik), HUS (Kabid Paud), HEL (Kasi Paud), SAF (Operator Daspodik), AS (Pembuat Proposal), ER ((Pembuat Proposal), EV ( Pengutip dana persen tahun 2018), CI (Pengutip dana persen tahun 2017).

Komentar

Loading...