Unduh Aplikasi

ANGGOTA PARPOL JADI KOMISIONER KIP

Pemuda Aceh Selatan Dukung Langkah KPU

Pemuda Aceh Selatan Dukung Langkah KPU
Nama-nama yang lulus menjadi Komisioner KIP Aceh Selatan. Foto: Ist

BANDA ACEH - Pemuda Aceh Selatan, Muslim mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap berkas administrasi pemilihan Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Selatan yang diduga sarat kecurangan.

Mantan Presiden Universitas Abulyatama Aceh itu sangat mengapresiasi dan mendukung langkah Komisioner KPU, Ilham Sahputra yang berjanji akan melakukan pemeriksaan terkait dugaan adanya kecurangan dalam proses seleksi anggota KIP Aceh Selatan.

"Terkait janji Komisioner KPU RI yang akan memeriksa berkas dugaan adanya kecurangan dalam proses seleksi anggota KIP Aceh Selatan sangat kami apresiasi, dan kami menunggu langkah kongkrit tersebut," kata Muslim kepada AJNN, Rabu (21/11).

Menurut putra Aceh Selatan itu, selama pelaksanaan proses pemilihan Komisioner KIP Aceh Selatan menjadi perhatian masyarakat. Apalagi sesuai dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2016, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh bahwa calon anggota KIP tidak boleh menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya lima tahun sebelumnya tidak lagi menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik atau partai politik lokal yang bersangkutan, dan ini dibuktikan dengan surat pernyataan yang sah.

Baca: Anggota Partai Politik Jadi Komisioner KIP Aceh Selatan, KPU: Berkas Akan Kami Periksa

"Jika dugaan adanya komisioner yang tidak sesuai persyaratan yang disyaratkan dalam qanun itu, dan jika masalah ini dibiarkan berlarut tanpa penyelesaian, maka perjalanan KIP Aceh Selatan sebagai penyelenggara pesta demokrasi akan sangat diragukan bahwa kinerja-kinerja mereka kedepannya terlepas dari kepentingan pihak tertentu," jelasnya.

Apabila benar ada mantan anggota parpol jadi Komisioner KIP, kata Muslim, maka masyarakat Aceh Selatan akan sangat dirugikan dari tidak independennya para penyelenggara pilkada nantinya.

"Kami mendesak segera proses dugaan itu, KPU tidak perlu mengeluarkan SK terlebih dahulu kalau masalah tersebut belum selesai, kami tidak ingin adanya penyelenggaran pemilu yang tidak independen," tegasnya.

Sabang Marine 2019

Komentar

Loading...