Unduh Aplikasi

Pemko Lhomseumawe Diminta Terbuka Terkait Status PNS Pemerkosa Mahasiswi

Pemko Lhomseumawe Diminta Terbuka Terkait Status PNS Pemerkosa Mahasiswi
Pelaku yang merupakan anak Bekas Wali Kota Lhoksemawe saat dihadirkan dalam gelar perkara di Mapolres Lhokseumawe, Jumat (22/12). Foto: Safrizal

LHOKSEUMAWE – Pengamat Hukum, Yusrizal meminta kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe diminta agar terbuka dan transparasi terhadap status kepegawaian Miharza alias Mimi (38) pelaku pemekosaan terhadap mahasiswi RA (24) yang dihukum 10 tahun penjara.

“Pemko Lhokseumawe seharusnya memberikan pemahaman dan informasi yang dibutuhkan masyarakat, karena ini terkait dengan transparansi pengelolaan managemen daerah, artinya wajar masyarakat tau dan harusnya dipublikasi jangan ditutupi,” kata Dosen Hukum di Universitas Malikussaleh itu kepada AJNN, Minggu (12/8).

Apabila hal ini ditutupi, ia menilai Pemko Lhokseumawe seolah-olah melindungi, seharusnya intansi yang berwewenang melakukan konfirmasi secara jelas, transparan terkait dengan posisi status PNS yang melakukan tindak pidana. Dan juga seharusnya memberikan klarifikasi dengan jujur dan benar terkait PNS tersebut (Miharza).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS menyebutkan, Pasal 87 ayat 2, PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan secara dihukum penjara berdasarkan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karean melakukan tindak pidana dengan hukumna pidana penjara paling singkat dua tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

Sedangkan Pasal 87 Ayat 4 huruf b menyebutkan, PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pidana umum.

Baca: Antropolog: Pemko Lhokseumawe Harus Segera Pecat Pemerkosa Mahasiswi dari PNS

“Jadi pegangan kami disini Pasal 87 Ayat 4 huruf b, yaitu perbuatan Mimi termasuk ke ranah pidana umum. Sesuai putusan pengadilan yang sudah ingkrah dan PNS yang bersangkutan tidak melakukan upaya hukum yang lain berarti kasus ini sudah selesai. Harusnya Badan Kepegawaian Daerah harus segera esekusi putusan pengadilan itu, untuk dilakukan tindakan terkait dengan pemberhentian tidak dengan hormat,” ungkapnya.

Sambungnya, apalagi perbuatan yang dilakukan oleh Mimi sudah di luar batas minimal yang ditetapkan undang-undang yaitu dua tahun, sementara Mimi sendiri dihukum selama 10 tahun. Sehingga harusnya badan kepegawaian harus melakukan rapat dan musyawarah untuk mengeksekusi PNS tersebut.

“Harapan kami harusnya Pemko Lhokseumawe memberikan suatu pemahaman hukum yang baik kepada masyarakat, artinya bisa menginformasikan segala sesuai lebih transparan supaya adanya keterbukaan informasi dari masyarakat,” ujarnya.

Apalagi, kata Yusrizal, sekarang sudah ada UUD keterbukaan informasi yang menjamin bahwa segala sesuatu yang bisa dipublikasi, apalagi ini sudah jelas putusan pengadilan dan terbukti, tidak ada lagi yang harus ditutupi.

”Apabila ada dari pihak Pemko Lhokseumawe yang berusaha untuk menunda eksekusi tersebut. Hal ini ya berarti melanggar dari pada putusan pengadilan dan melawan UUD dan melanggar hukum, karena sudah mempertahankan seorang PNS yang telah melakukan tindak pidana dan telah diputuskan oleh pengadilan,” katanya.

Komentar

Loading...