Unduh Aplikasi

Pemkab Simeulue akui PDKS tak ada laporan sejak diswastakan

SIMEULUE - Pemerintah Kabupaten Simeulue mengakui sejak Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) pengelolaannya diberikan kepada pihak swasta belum pernah ada laporan terhadap hasil kebun kelapa sawit PDKS. Padahal sudah setahun berjalan.

Hal itu disampaikan, Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi Kabupaten Simeulue, Johorman, SE. yang ditemui AJNN.net, Jumat. (21/2).

"Benar, sampai saat ini, belum ada satupun laporan hasil kebun kelapa sawit PDKS, setelah diswastakan," kata Johorman.

Seharusnya, pihak penanggungjawab yang diberikan wewenang Pemkab Simeulue, untuk mengelola manajemen kebun kelapa sawit Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS).

Dalam hal tersebut, pihak yang diberikan wewenang dan tanggungjawab oleh Pemerintah Kabupaten simeulue, yakni ir.Ibnu Abbas dan Asmanudin. SH. MH.

"Saya sudah minta langsung, sama pak Ibnu Abbas dan Asmanudin, segera memberikan laporan hasil PDKS", imbuh Johorman.

Bahkan Johorman mewarning, pihak penanggungjawab bila tidak diserahkan laporan hasil kebun kelapa sawit PDKS dalam waktu dekat, akan dibentuk tim audit internal untuk melakukan pemeriksaan.

Sebelumnya telah diberitakan Tandan Buah Segar (TBS), hasil kebun kelapa sawit Perushaan Daerah Kabupaten Simeulue, sejak diswastakan tidak ada laporan.

Hal itu disampaikan Rapian SE, Ketua Komisi B, Bidang Ekonomi, DPRK Simeulue, yang ditemui AJNN.Net, Jumat (21/2).

"Sudah setahun kebun kelapa sawit PDKS diswastakan, hingga saat ini tidak ada laporan, berapa hasil dan berapa ton yang telah dijual TBS nya", kata Rapian.

Padahal sebut Rapian, minimal dalam satu tahun pihak pengelolah dalam hal ini PT Kasama Ganda dan pemilik kebun kelapa PDKS, yakni Pemerintah Kabupaten Simeulue harus melaporkan TBS.

"Kita nilai Pemkab Simeulue lalai. Dan pengolahannya labih parah dari sebelumnya," imbuh Rapian.

Sebelumnya, kebun plat merah milik Pemerintah Kabupaten Simeulue diswastakan awal tahun 2013, kepada PT Kasama Ganda.

Kebun kelapa sawit PDKS seluas 5000 hektar di dua lokasi, pegunungan Kecamatan Teupah Selatan dan Teluk Dalam, dihentiakan beroperasi, september 2012. Dan telah menghabiskan anggaran Rp227 miliar, sejak tahun 2002 lalu.

AHMADI

Komentar

Loading...