Pemkab dan DPRK Aceh Barat Dituding Main Mata dengan Mifa

Pemkab dan DPRK Aceh Barat Dituding Main Mata dengan Mifa
Mahasiswa di Aceh Barat menggelar aksi teatrikal mengkritisi Pemkab dan DPRK Aceh Barat

ACEH BARAT - Sekelompok mahasiswa Aceh Barat yang tergabung dalam komunitas Company Aksi Treatikal Untuk Rakyat (CATUR) melakukan aksi treatrikal terkait paparan debu batubara yang masuk pemukiman warga Dusun Pertanian, Desa Peunaga Cut Ujong, Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, serta limbah batubara yang mencemari pantai Suak Indra Puri Kecamatan Johan Pahlawan.

Aksi treatrikal yang berlangsung di Simpang Pelor Meulaboh pada Sabtu (12/8) sekira pukul 11.00 WIB itu menyindir Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat.

Sekelompok mahasiswa yang berjumlah sepuluh orang itu memainkan berbagai peran seperti nelayan yang memancing ikan dalam limbah batubara, masyarakat yang terserang penyakit Insepeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), dan juga pemerintah dan DPRK setempat yang tidak mengambil sikap atas persoalan itu, sehingga ada kesan main mata dengan Perusahaan tambang batubara PT Mifa Bersaudara.

Dalam aksi satir itu, mahasiswa memperagakan sikap main mata lewat pemerintah dengan Pt Mifa, lantaran sudah cukup lama kondisi masyarakat setempat hidup dengan lingkungan yang penuh debu batubara, namun hingga saat ini tidak ada tindakan tegas dari Pemkab dan DPRK, begitu juga dengan pencemaran limbah batubara di wilayah pantai Suak Indra Puri.

Dalam aksi itu mereka juga membentangkan spanduk bertuliskan Pemkab dan DPRK Aceh Barat Poligami dengan PT Mifa Bersaudara (Debu batubara rakyat sengsara).

Koordinator Aksi, Edi Azhari, mengatakan selama ini Pemerintah hanya sibuk dengan penghargaan CSR (Coorporate Social Responsibity) Award terhadap perusahaan tambang tersebut, padahal masyarakat Dusun Pertanian, Desa Peunaga Cut Ujong selama ini terus hidup dalam paparan debu batubara.

“Pemkab Aceh Barat setiap tahun selalu memberikan penghargaan berupa CSR Award bagi PT Mifa. Malah selalu dianggap perusahaan yang terbaik dalam CSR nya. Padahal kalau kita lihat kondisi di lapangan perusahaan itu tidak layak mendapatkannya. Ini kan terkesan seperti main mata,” kata Edi kepada AJNN, Sabtu, (12/8).

Dirinya juga menilai pemberian bantuan bagi masyarakat Desa Peunaga Cut Ujong, melalui dana CSR sebagai sikap perusahaan dalam upaya penyelesaian masalah yang sedang bergejolak terkesan buang badan, bahkan dianggap pembohongan publik.

Menurutnya, CSR memang sudah menjadi kewajiban perusahaan terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan, dan itu tidak hanya dilakukan PT Mifa Bersaudara, namun semua perusahaan juga melakukan hal serupa.

“Jadi PT Mifa jangan bohongi rakyat dengan program CSR-nya, namun harus bertanggung jawab terhadap efek yang ditimbulkan akibat. Mifa wajib memberikan kompensasi dan merelokasi mereka ke tempat yang lebih aman dan juga melakukan pembebasan lahan milik warga dengan ganti kerugian yang layak,” ujarnya.

Jika Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tidak punya niat menyelesaikan persoalan ini, komunitas CATUR meminta Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf mengambil tindakan tegas dengan mencabut izin perusahaan itu.

Hadirnya investasi seharusnya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, lantaran dengan adanya investasi dari perusahaan-perusahaan pertambangan PT Mifa Bersaudara dapat menyerap tenaga kerja, namun yang terjadi malah menyengsarakan masyarakat dengan limbah dan debu batubara perusahaan itu.

“Yang harus diketahui debu batubara ini sangat menyiksa masyarakat karena mengganggu kesehatannya. Debu batubara itu bahayanya seratus kali dari pada radiasi nuklir yang telah diledakkan,” ungkapnya.

Perusahaan itu juga dinilai melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

data-ad-format="auto">

Komentar

Loading...