Unduh Aplikasi

Pemkab Aceh Utara Tak Serius Selesaikan Waduk Keureuto

Pemkab Aceh Utara Tak Serius Selesaikan Waduk Keureuto
Pengerjaan Waduk Keuruto di Aceh Utara. Photo: PUPR.

BANDA ACEH - Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aceh Karimun Usman menilai Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tidak serius menyelesaikan pembangunan waduk Keureuto di Lhoksukon, yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Aceh.

"Saya melihat bahwa Pemda Aceh Utara terkesan tidak serius untuk menyelesaikan sesuai permintaan Presiden harus selesai 4 tahun terhitung sejak 2015 lalu," kata Karimun Usman kepada AJNN, Senin (17/12/2018).

Padahal, kata Karimun, Presiden Jokowi sudah menyatakan saat peletakan batu pertama pembangunan proyek itu bahwa mengenai urusan keuangan sudah menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat.

"Presiden katakan soal uang itu urusan Presiden sewaktu peletakan batu pertama," ujarnya.

Menurut Karimun, ketidakseriusan dilihat dari adanya permintaan ganti rugi tanah dilokasi pembangunan waduk. Dimana tanah yang merupakan wilayah Hak Guna Usaha (HGU) itu dimintai masyarakat untuk ganti ruginya sebesar Rp 110 juta per hektare.

Angka itu dinilai sangat tidak wajar jika dibandingkan dengan tanaman yang ada diatas tanah HGU. Padahal diatas tanah hanya ada beberapa rumah, pohon durian dan pohon lainnya, namun permintaan harga dinilai sangat tinggi.

Karimun mencontohkan ganti rugi untuk kebun sawit yang bagus saja hanya mencapai Rp 60 juta per hektare. Jadi kata Karimun, sangat tidak wajar bila diminta ganti rugi Rp 110 juta per hektare atas tanah HGU tersebut. Karimun menduga ada orang-orang tertentu yang mencoba mempengaruhi masyarakat setempat.

"Ada masyarakat yang dipengaruhi oleh orang-orang tertentu untuk tetap bertahan disana, ini saya katakan Forkopimda Aceh Utara tidak serius," sebutnya.

Karimun mengatakan akibat tingginya harga ganti rugi yang dipatokkan, pelaksana proyek terpaksa mengembalikan dana kepusat karena tidak bisa bekerja.

Hal itu kata Karimun, seharusnya tidak perlu terjadi karena sebenarnya pembangunan Waduk Keureuto sangat bermanfaat bagi masyarakat Aceh Utara, terutama mencegah banjir yang hampir setiap tahun terjadi.

"Kondisi ini, juga sudah saya sampaikan kepada Kepala Staf Kepresidenan, Pak Jenderal Purn Moeldoko. Padahal dengan terbangunnya waduk Keureuto dapat mengendalikan banjir tahunan di Aceh Utara selain mengairi sawah-sawah masyarakat yang luasnya mencapai 12 ribu hektare," kata Karimun.

Karimun berharap kepada Pemerintah Aceh Utara serius membantu penyelesaian pembangunan waduk Keureuto. Karena keberadaannya untuk kepentingan masyarakat di kabupaten itu dan bukan untuk kepentingan lain.

Karimun menyampaikan sejauh ini pembangunan waduk sudah berjalan 50 persen, dan proses pekerjaan yang berat hanya pada penimbunan, sementara terowongan tidak terlalu berpengaruh.

"Ini semua untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan Jokowi, untuk itu harus serius menyelesaikannya," pungkasnya.

HUT AJNN 6th - Inspektorat Aceh Jaya
HUT AJNN 6th - DPC Demokrat Aceh Jaya

Komentar

Loading...