Unduh Aplikasi

Pemerintah Jangan Abai Soal Hukum Adat Laot

Pemerintah Jangan Abai Soal Hukum Adat Laot
Sejumlah narasumber menyampaikan paparannya saat diskusi publik bertema Wilayah Kelola Hukum Adat Laot yang di gelar Kelompok Diskusi Dosen Hukum (KD2H) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(Unsyiah). Foto: Ist

BANDA ACEH - Pemerintah diminta tidak mengabaikan hukum adat laot yang telah ada sejak lama di Aceh. Meski berbeda dengan wilayah konservasi namun keberadaan hukum adat laot saling menguatkan.

"Wilayah kelolanya memang berbeda dengan konservasi secara kewenangan namun keduannya saling menguatkan. Sejak dulu para panglima laot Aceh telah memahami batasan tersebut sehingga kedepan hanya diperlukan penguatan. Jadi pemerintah salah kaprah bila mengabaikan pengelolaannya," kata Ketua Harian Panglima Laot Aceh, sebagaimana siaran pers yang diterima AJNN, Rabu (3/10).

Pernyataan tersebut disampaikan Pawang Baha-sapaan akrab Baharuddin saat diskusi publik bertema Wilayah Kelola Hukum Adat Laot yang di gelar Kelompok Diskusi Dosen Hukum (KD2H) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(Unsyiah). Diskusi didukung Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Syiah Kuala Law Journal, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Hukum, UKM Hahoe, Geuthee Institute, Pusat Studi Gender (PSG), dan Acehna Institute.

"Wilayah kelola adat laut sangat penting bagi nelayan apalagi saat ini hukum adat laot Aceh telah berkembang signifikan. Sejak dulu struktur panglima laot telah terbentuk sehingga kami berharap lahir kekuatan hukum yang memayungi panglima laot dalam menjalankan peranannya, bukan malah melemahkannya,"pinta Baharuddin.

Selain Ketua Panglima Laot Aceh, diskusi menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi diantarannya Bakti Siahaan, Sulaiman Tripa dan diisi pembacaan puisi oleh penyair Aceh Hasbi Burman. Pria yang dikenal sebagai Presiden Rex itu membaca dua puisi, diantarannya berjudul ‘Wangi Hukum’.

Sementara itu dalam paparannya Bakti Siahaan, mengatakan wilayah kelola dalam terminologi tata kelola wilayah laut sangat menguntungkan nelayan dalam meningkatkan perekonomian mereka. Hal itu lanjut Bakti, karena selama ini para nelayan tidak tertata dalam mengelola hasil alam diwilayah mereka meski itu menjadi kewenangan mereka.

"Sayangnya Panglima Laot tidak masuk dalam kategori masyarakat hukum adat sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2018," ungkap Bakti.

Adapun dalam paparannya, Sulaiman Tripa, menyampaikan, keberadaan ulayat laut merupakan inti dari wilayah tata kelola adat yang ditentukan oleh adanya masyarakat adat. Hal ini kata Sulaiman, sebagaimana diatur dalam konstitusi negara bahwa ada 4 unsur yang harus dipenuhi masyarakat adat dalam pengelolaan laut.

"Syarat ini cukup sulit diwujudkan, belum lagi secara teknis masing-masing kementerian punya standar tentang masyarakat adat. Keberadaan Panglima Laot dan hukum adat laot harus diperkuat dan apa yang dilakukan Pemerintah tidak selalu singkron dengan apa yang diatur dalam hukum adat laot," ujar Sulaiman.
.
Selama ini kata Sulaiman, konstitusi dasar di Indonesia telah mengakui keberadaan masyarakat adat, namun dalam pengakuan tersebut masih memiliki persyaratan ketat dan sulit dipenuhi. Untuk itu, pemerintah dinilai perlu membuka diri guna menampung berbagai perkembangan yang terjadi dalam diskursus masyarakat adat.

Disisi lain dosen hukum adat Adli Abdullah yang turut menjadi pemateri menambahkan hukum adat laot harus dilihat sebagai hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat dan dipatuhi, bukan lawan dari hukum Negara. Hal ini kata Adli karena pelestarian lingkungan merupakan kebutuhan publik yang penting, tanpa mengabaikan masyarakat adat laot.

Adli berharap penyusunan Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Zonasi Wilayah dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) tidak mengorbankan wilayah hukum adat laot dan menghormati hak kelola ada laot yang telah terwujud berabad-abad.

Diskusi yang berlangsung sehari tersebut dibuka Wakil Dekan Bidang Akademik Unsyiah Azhari dan diharap dapat menghasilkan terobosan baru sebagai cikal bakal pengembangan tata kelola hak ulayat laut yang ada di Aceh yang nantinya dinilai membutuhkan tatanan yang baik disetiap zonasi. Pasalnya saat ini qanun Aceh telah menyepakati hal tersebut.

"Diperlukan sambutan hangat Pemerintah Aceh dan Intansi terkait mengenai sektor tata kelola hukum adat laut Aceh. Jadi diskusi pengelolaan hukum adat laot sangat penting dilakukan akademisi terutama untuk menjawab isu-isu aktual," kata Azhari saat membuka diskusi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Prof. Adwani, selaku koordinator program studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unsyiah, Yanis Rinaldi koordinator Magister Kenotariatan, Sri Walny Rahayu, dan Civitas Akademis Fakultas Hukum Unsyiah, serta para Parktisi hukum. Hadir pula Muhammad Taufiq Abda, perwakilan IKAWAPI Aceh, Ombudman Aceh, dan LSM Jaringan Kuala.

HUT AJNN 6th - Pemko Sabang
HUT AJNN 6th - Hendri Yono
HUT AJNN 6th - JSI
HUT AJNN 6th - Disbudpar Banda Aceh
HUT AJNN 6th - Inspektorat Aceh Jaya
HUT AJNN 6th - DPC Demokrat Aceh Jaya

Komentar

Loading...