Pemerintah Hanya Anggarkan Rp 3 Miliar untuk KKR Aceh

·
Pemerintah Hanya Anggarkan Rp 3 Miliar untuk KKR Aceh
Komisioner KKR Aceh bersama Sekwan. Foto: Hendra Keumala

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran Rp 3 miliar dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2017 untuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Padahal secara khusus Komisioner KKR telah mengajukan Rancangan Kerja (Renja) 2017 kepada Pemerintah Aceh dengan total anggaran lebih kurang Rp 21 miliar.

Wakil Komisioner KKR, Tuanku Muhammad MTA menyambut positif terkait alokasi anggaran Rp 3 miliar untuk lembaga KKR, meskipun tidak sesuai dengan yang diusulkan.

"Mungkin waktu yang terlalu buru-buru dalam pembahasan ditingkat TAPA, serta tidak sempat melibatkan KKR dalam pembahasan di tingkat TAPA, sehingga TAPA tidak memahami terkait KKR yang kemudian berpengaruh terhadap plot anggaran minim tersebut," kata MTA, Rabu (11/1).

Menurutnya Pemerintah Aceh telah serius terhadap keberadaan KKR, terbukti dengan adanya mata anggaran dalam pengajuan KUA-PPAS 2017 yang disampaikan kepada DPRA.

"Untuk itu kami sangat apresiasi kepada kerja TAPA, terutama Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh," ujarnya.

Selain itu, kata MTA, secara khusus dalam qanun memerintahkan untuk segera merekrut anggota Pokja, dan setiap Pokja 6 anggota dengan total anggota 36 orang. Anggota ini kemudian harus dilatih secara profesional, apalagi kerja-kerja mereka sangat sensitif karena terkait penyelidikan.

"Mereka tentunya harus dilatih oleh orang-orang profesional, dan tidak bisa dilatih satu dua hari," ujarnya.

Apalagi, KKR juga akan dihadapkan pada ekspektasi publik yang sangat besar, terutama korban yang selama ini cenderung tersisihkan. Ini butuh sosialisasi yang sangat mendalam dan massif agar tidak menimbulkan masalah baru di Aceh.

Dia menambahkan KKR harus melibatkan multi kelompok dan stackholder dalam menemukan peta jalan KKR, terutama ulama, tokoh adat, kelompok korban, masyarakat sipil, mahasiswa dan pemuda serta perempuan.

"Ini harus benar-benar bisa menemukan peta jalan KKR dalam perspektif keacehan," katanya.

Untuk itu, dirinya memandang DPRA dan Gubernur Aceh harus punya kesepahaman bersama terhdap mandat yang telah disampaikan kepada komisioner KKR, dengan memastikan tersedianya sarana dan prasarana agar untuk menyukseskan KKR.

HUT Abdya ke 15

Komentar

Loading...