Unduh Aplikasi

Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Syarat Penerimaan Tenaga Tidak Tetap di KEK Arun

Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Syarat Penerimaan Tenaga Tidak Tetap di KEK Arun
Potongan pengumuman lowongan kerja di KEK Arun

ACEH UTARA - Pemerintah Aceh diminta untuk meninjau ulang terkait syarat penerimaan tenaga kerja tidak tetap di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe. Pasalnya, syarat yang sudah dikeluarkan dan beredar saat ini terkesan sangat memberatkan putra daerah setempat.

Untuk diketahui, dalam surat yang beredar, syarat penerimaan tenaga tidak tetap di tahun 2019 yaitu, warga negara Indonesia (WNI), lulusan program S-1/S-2 dari perguruan yang terakreditasi A, IPK minimal 3,00 untuk lulusan S-1 dan 3,20 untuk lulusan S-2, umur maksimal 25 tahun saat mendaftar, menguasai salah satu bahasa asing (Ingris, Mandarin, dan Arab) dan bersedia ditempatkan di Kantor KEK Arun Aceh Utara.

“Kek Arun merupakan salah satu aset yang dimiliki oleh Aceh. Seharusnya dalam penerima karyawan diprioritaskan kepada masyarakat Aceh khususnya,” kata Ketua Umum DEMA IAIN Lhokseumawe, Edy Muzammir.

Sambungnya, Aceh dulu merupakan daerah konflik, tentu ekonomi masyarakat tertinggal jauh dengan provinsi lainnya. Karena mengingat secara umum Aceh masih menempati angka kemiskinan nomor enam tingkat nasional dan juga melihat kondisi kemiskinan di Lhoksemawe-Aceh Utara nomor satu tingkat Aceh.

“Seharusnya pemerintah harus lebih jeli dan peka dengan kondisi kemiskinan di Aceh secara umum. Oleh karena itu pihaknya meminta kepada Gubernur Aceh untuk memprioritaskan penerimaan karyawan umumnya ke masyarakat Aceh, khususnya masyarakat Lhoksemawe - Aceh Utara,” ungkapnya.

Lanjutnya lagi, pihaknya mengharapkan intansi terkait untuk dapat meninjau kembali persyaratan umum poin ke dua tentang lulusan program S1/S2 dari perguruan tinggi yang terakreditasi A. Sedangkan realita sekarang di Aceh perguruan tinggi negeri dan swasta yang terakreditasi A tidak ada.

“Tanggapan kami Pemerintah Aceh harus lebih peka dan lebih memperhatinkan angka terhadap kemiskinan serta angka pengangguran di Aceh umumnya, di Lhokseumawe - Aceh Utara khususnya,” jelasnya.

Sambungnya lagi, sebelum mengeluarkan surat edaran penerimaan tenaga tidak tetap tahun 2019, yang diterbitkan di Banda Aceh, 10 januari 2019 oleh tim seleksi. Harus ditinjau terlebih dahulu, dilihat dari berbagai segi, jangan langsung dipublikasikan. Karena, terdapat beberapa kekeliruan di dalam surat tersebut.

“Mengenai persyaratan harap di tinjau kembali sesuai dengan kapasitas maksyarakat Aceh. Dan harus lebih diutamakan kemampuan putra dan putri Aceh secara umum, karena kami melihat bahwa kita dari pemuda dan pemudi mampu akan skill yang dibutuhkan,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib melalui Kabag Humas, Andree Prayuda mengatakan, melihat banyaknya masyarakat yang komplin akan hal tersebut, pihaknya sedang berkoordinasi kembali dengan pihak Provinsi Aceh.

“Kami akan jajaki dulu ke Provinsi Aceh terkait hal itu,” pungkas Andre.

Pemberitahuan Mulai Tender/Seleksi Sekda Aceh

Komentar

Loading...