Hasanudin
Unduh Aplikasi

Pemerintah Daerah Harus Membuka Ruang Pengaduan Masyarakat

Pemerintah Daerah Harus Membuka Ruang Pengaduan Masyarakat
Bimtek SP4N di Aula Bappeda Aceh Barat. Foto: Darmansyah Muda

ACEH BARAT - Distrik Fasilitator (DF) GeRAK Aceh untuk Aceh Barat, Edy Syahputra mengatakan setiap instansi pemerintahan mulai dari kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah diharuskan membuka ruang pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)

“Amanat ini sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB nomor 3 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan penanganan pengaduan yang wajib terintegrasi dengan SP4N,” kata Edy Syahputra, disela-sela kegiatan Bimtek SP4N, Kamis (11/1) di Aula Bappeda Aceh Barat.

Bimtek tersebut dilakukan sebagai wujud keseriusan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam membuka ruang dan menampung serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan Layanan Pengaduan dan Aspirasi (LAPOR-SP4N).

Edy menjelaskan, mekanisme penanganan pengaduan merupakan ruang partisipasi masyarakat sebagai bentuk pengawasan konstruktif yang merupakan upaya pemerintah dalam membangun kepercayaan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan melalui berbagai sektor.

"Ini bertujuan untuk membangun mekanisme yang untuk membangun kesatuan pengelolaan yang efektif, efesien, dan mudah baik bagi masyarakat maupun bagi penyelenggara pelayanan," ujarnya.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari diterapkannya Peraturan Bupati Nomor 193 Tahun 2017 tentang penetapan Admin penghubung di masing-masing SKPK dalam menerima pengaduan dan aspirasi masyarakat.

"Kementerian PANRB menargetkan pada 2018, seluruh sistem pengaduan pelayanan publik milik pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten dan kota dapat terhubung dan terintegrasi dengan sistem pengelolaan dan pengaduan," ungkapnya.

Adi Maros
Gratis Bea Balik Nama Non BL - SAMSAT Aceh
Gayo Alas Mountain Int Fest 2018

Komentar

Loading...