Unduh Aplikasi

Pemerintah Aceh Tanpa Partai Lokal

Pemerintah Aceh Tanpa Partai Lokal
Ilustrasi: Asian Efficiency

DEWAN Perwakilan Rakyat Aceh mengambil keputusan penting kemarin. Lembaga ini menggelar rapat paripurna untuk mengganti ketua mereka, Tgk Muharuddin. Rapat ini mengakhiri tugas yang emban Muharuddin sebagai ketua parlemen Aceh.

Muharuddin kini hanya menjabat sebagai anggota dewan. Permintaan pergantian ini disampaikan oleh “induk” Muharuddin, Partai Aceh yang juga mengusulkan kader lain, Sulaiman, sebagai pengganti. Muharuddin sendiri mengaku tak mempermasalahkan keputusan ini meski dia sendiri berhak mempertanyakan keputusan itu.

Sulaiman sendiri tak langsung menjabat. Dia harus menunggu satu atau dua bulan hingga surat hasil sidang paripurna itu diproses di Kementerian Dalam Negeri. Untuk sementara, jabatan tertinggi di parlemen Aceh akan kendalikan oleh wakil ketua lain secara sementara.

Tiga wakil ketua itu adalah Sulaiman Abda dari Partai Golkar, Dalimi dari Partai Demokrat dan T Irwan Djohan dari Partai Nasdem. Muharuddin diberhentikan sesuai tata tertib DPR Aceh dan Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tanpa Muharuddin, ini artinya tak ada Partai Aceh di pucuk pimpinan tertinggi DPR Aceh. Ini adalah kali pertama setelah mereka memenangkan pemilihan umum pertama yang diikuti oleh partai lokal di Aceh. Saat itu, Partai Aceh mendudukkan Hasbi Abdullah sebagai ketua parlemen. Partai Aceh menguasai lebih dari setengah kursi di parlemen. Disusul pemilihan umum berikut yang menjadikan Muharuddin sebagai ketua dewan.

Dengan keberadaan Nova Iriansyah, Ketua Partai Demokrat Aceh, di kursi sementara Gubernur Aceh, tentu menarik menyaksikan kiprah partai nasional di Aceh di pucuk pemerintahan. Apalagi Pemerintah Aceh dan DPR Aceh tengah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh 2019.

Komentar

Loading...