Unduh Aplikasi

Pembangunan PLTU 3 dan 4 Nagan Raya Berada di Zona Konflik Tapal Batas

Pembangunan PLTU 3 dan 4 Nagan Raya Berada di Zona Konflik Tapal Batas
Direktur Walhi M Nur. Foto: Ist

BANDA ACEH - Dokumen Analisis Dampak Mengenai Lingkungan (AMDAL) pembangunan PLTU 3 dan 4 Nagan Raya telah dibahas dalam sidang Komisi Penilai AMDAL (KPA) Aceh pada Jumat (18/1) di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh selaku salah satu anggota KPA Aceh menemukan sejumlah fakta yang harus menjadi pertimbangan bagi Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, sebelum menerbitkan izin lingkungan pembangunan PLTU 3 dan 4 Nagan Raya berkapasitas 2 x 200 MW.

Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur mengatakan lokasi kegiatan PLTU 3 dan 4 Nagan Raya berada pada zona konflik tapas batas antara Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Barat.

Terkait kondisi ini, kata M Nur, dalam dokumen AMDAL tidak didapatkan informasi terkait kesepakatan pilar batas utama (PBU) pada zona kegiatan. Lokasi kegiatan berada pada garis “abu-abu” perbatasan dua kabupaten tersebut.

"Ini akan berpotensi terjadi konflik di tengah masyarakat. Setidaknya ada dua desa yang bersinggungan langsung yaitu Desa Suak Puntong Kabupaten Nagan Raya dan desa Peunaga Cut Ujong Kabupaten Aceh Barat," kata M Nur.

Selain persoalan tapal batas, kata M Nur, pihaknya juga menemukan fakta bahwa sudah ada kegiatan fisik di lapangan sebelum ada izin lingkungan. Lokasi kegiatan merupakan lahan gambut, sehingga pihaknya dalam sidang AMDAL mempertanyakan hasil sondir tanah.

Overlay peta rencana pembangunan PLTU 3 dan 4 di Nagan Raya. Foto: Dok Walhi Aceh

Begitu juga halnya terkait kesesuaian tata ruang, dalam rekomendasi kesesuaian tata ruang oleh Bappeda Nagan Raya nomor 050/184/2018, yang menyatakan sesuai RTRW Kabupaten Nagan Raya dimana lokasi dimaksud diperuntukan untuk kawasan industri menengah dan besar.

"Tapi dari hasil overlay dalam peta RTRW, lokasi rencana PLTU sebagian besar berada di lahan perkebunan," ungkapnya.

Selain itu, ia juga mengungkapkan lokasi kegiatan yang diusulkan dalam dokumen AMDAL berbeda dengan lokasi yang disetujui dalam Kerangka Acuan (KA) AMDAL Tahun 2015 berdasarkan persetujuan oleh Komisi Penilai AMDALDA Kabupaten Nagan Raya dengan nomor 660/018/BLHK/VI/2015.

Pasalnya, kata M Nur, lokasi yang tertera dalam KA AMDAL telah sesuai dengan master plant PLN dan telah mendapatkan Izin Prinsip Pengembangan Pembangunan PLTU Nagan Raya 3 dan 4 Kapasitas 2x220 MW, sesuai dengan surat Gubernur Aceh Nomor 671.27/BP2T/23../2014 pada tanggal 28 Agustus 2014.

"Tahun 2018, disusun kembali KA AMDAL yang baru di lokasi yang berbeda dan berada pada zona konflik tapal batas, dimana sebelumnya juga mendapat protes dari Bupati Aceh Barat," jelasnya

Untuk itu, pihaknya meminta kepada Ketua KPA Aceh untuk tidak menerbitkan izin lingkungan dan izin-izin yang lain sebelum berbagai dokumen pendukung di susun, diantaranya izin pemanfaatan lahan gambut, komitmen mendukung perbaikan ekonomi warga, dan jaminan penerimaan tenaga kerja mencapai 430 jiwa sesuai isi AMDAL.

"Apabila dilihat dari kondisi dan fakta yang ada, pembangunan PLTU 3 dan 4 Nagan Raya berpotensi terjadi persoalan hukum dikemudian hari," kata M Nur.

Pemerintah Aceh - Pelantikan Dewan Pengurus Kadin

Komentar

Loading...