Unduh Aplikasi

Pembahasan APBA 2018 Buntu, Wali Nanggroe Diminta Harus Bisa Jadi Penengah

Pembahasan APBA 2018 Buntu, Wali Nanggroe Diminta Harus Bisa Jadi Penengah
Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Alhaythar, bersama Ketua DPA PA Muzakir Manaf. Foto: Dok AJNN

BANDA ACEH - Secretary General ACSTF Hermanto meminta Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Alhaythar, harus berani mengambil peran sebagai penengah dan mengambil kebijaksanaan terkait buntunya pembahasan APBA 2018 antara DPRA dan Pemerintah Aceh.

"Wali Nanggroe harus menjalankan perannya sebagai orang yang dituakan di Aceh, agar keberlanjutan pembangunan Aceh dengan program-program yang pro rakyat dapat hadir sebagai jalan kesejahteraan bagi rakyat Aceh," kata Hermanto, Kamis (25/1).

Menurutnya perlu adanya sinergi dan komitmen berbagai pihak untuk pengesahaan APBA 2018 dalam keberlanjutan pembangunan. Tarik ulur antara eksekutif dan legislatif dalam pengesahan APBA 2018, bukan merupakan sesuatu yang baru di Aceh, melainkan sudah beberapa kali keterlambatan APBA terjadi di Aceh.

"Seperti pengesahan APBA 2004 pada April 2004, pengesahan APBA 2007 pada bulan Juni 2007, Pengesahan APBA 2016 pada Bulan Januari 2016, dan pengesahan APBA 2017 pada bulan Januari 2017," ungkapnya.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri jauh-jauh hari sudah mengingatkan agar seluruh daerah dapat mengesahkan APBD 2018 selambat-lambatnya pada 30 November 2017. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 312 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menegaskan bahwa kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan perda (Qanun) tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

"Keterlambatan pengesahan APBA 2018 akan berdampak kepada perputaran ekonomi masyarakat dan menghambat pembangunan di Aceh," katanya.

Seharusnya, baik eksekutif dan legislatif saling menghilangkan egonya masing-masing dan lebih mementingkan kepentingan masyarakat Aceh.

"Eksekutif dan legislatif baiknya membangun komunikasi yang lebih intens, baik eksekutif yang diwakili dengan TAPA, dan legislatif yang diwakili oleh Banggar DPRA, baik formal maupun Informal demi kepentingan hajat hidup orang banyak dan mengedepankan solusi dari tersumbatnya kebijakan pengesahan APBA 2018," ujarnya.

Pimpinan partai politik, kata Hermanto juga harus punya peran dalam mengambil kebijakan terkait anggota-anggota mereka yang ada di DPRA. Pimpinan parpol memiliki kewenangan untuk memanggil anggota-anggotanya dan menanyakan permasalahan apa yang menyebabkan keterlambatan pengesahan APBA 2018, dan mendorong anggota-anggotanya untuk menyesuaikan dengan program-program yang pro rakyat.

"Maka dengan sinergisitas komunikasi dan komitmen dalam pembangunan Aceh dari berbagai elemen dapat mendorong percepatan pengesahan APBA 2018 dan kepentingan Aceh secara publik terpenuhi dengan pemerataan program-program yang merupakan denyut kehidupan rakyat Aceh," katanya.

Komentar

Loading...