Unduh Aplikasi

Pemalsu Stempel Gubernur di LKPJ Bupati Adalah Bendahara Pengeluaran BPKK Pidie

Pemalsu Stempel Gubernur di LKPJ Bupati Adalah Bendahara Pengeluaran BPKK Pidie
LKPJ Bupati Pidie berstempel Gubernur Aceh. Foto: Ist

PIDIE - Pemerintah Aceh sudah mengirimkan surat hasil investigasi terkait persoalan stempel Gubernur Aceh yang sempat dibubuhi pada pidato LKPj Bupati Pidie tahun 2018 yang dibacakan Wakil Bupati Pidie Fadhlullah TM Daud di Gedung DPRK setempat.

Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Sekda Pidie, Maddan membenarkan Pemerintah Pidie telah menerima surat balasan dari Pemerintah Aceh tindaklanjut hasil investigasi yang diserahkan sebelumnya.

"Surat balasan sudah kami tindaklanjuti selanjutnya melakukan koordinasi BKSDM Pidie terkait saksi yang akan diterima oleh aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam kasus tersebut," kata Maddan, Sabtu lalu.

Surat Pemerintah Aceh yang dikirimkan ke Pemkab Pidie. Foto: Dok AJNN.Net

Maddan enggan memberikan keterangan siapa oknum ASN yang terlibat dalam kasus stempel tersebut begitu juga hasil investigasi yang telah dilakukan sebelumnya.

Baca: Tindak Lanjut Kasus Salah Stempel, Pemkab Pidie Diminta Terbuka ke Publik

"Nanti hasilnya akan kami sampaikan kembali karena saat ini masih dalam proses," katanya.

Sementara itu, berdasarkan surat hasil investigasi yang dilakukan Pemerintah Aceh yang didapatkan AJNN, oknum PNS itu adalah Sarso Dayan Hasanuddin, yang merupakan staf atau bendahara pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Pidie.

Surat Pemerintah Aceh yang dikirimkan ke Pemkab Pidie. Foto: Dok AJNN.Net

Dalam surat yang diteken Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, meminta kepada Pemerintah Pidie untuk memberikan sanksi dengan tingkat kesalahan sebagaimana diatur dalam pasal 3 angka 5 peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 53 tahun 2010 tentang Disipilin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Penulusuran AJNN, pasal 3 angka 5 yang dimaksud adalah setiap PNS wajib melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. Sedangka dalam PP tersebut, pasal 5 tentang hukuman disiplin bagi PNS yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 dam atau pasal 4 dijatuhkan hukuman disiplin.

HUT AJNN 6th - Inspektorat Aceh Jaya
HUT AJNN 6th - DPC Demokrat Aceh Jaya

Komentar

Loading...