Unduh Aplikasi

Pejelasan Komisioner KPU Terkait Kuota Maksimum Caleg

Pejelasan Komisioner KPU Terkait Kuota Maksimum Caleg
Komisioner KPU RI, Ilham Saputra. Foto: Net

BANDA ACEH - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan bahwa pengajuan calon anggota legislatif untuk setiap partai politik perserta pemilu di seluruh tingkatan hanya berlaku maksimum 100 persen, dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan, baik untuk partai nasional maupun partai lokal.

Keputusan itu juga berlaku untuk Aceh, baik untuk DPRA maupun DPRK berdasarkan surat KPU nomor 608/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 yang dikirim kepada seluruh Ketua KIP kab/kota di Aceh.

Baca: Surat KPU, Pengajuan Caleg Maksimum 100 Persen Berlaku di Aceh

Komisioner KPU-RI, Ilham Saputra menjelaskan, selama ini kuota calon 120 persen memang tidak diatur dalam Undang-undang termasuk Undang-undang Pemerintah Aceh, ketentuan tersebut diatur di Pasal 17 Qanun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal.

"Dalam pasal itu ditegaskan daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 memuat paling banyak 120% dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan. Apabila dilihat pasal 15, diatur ketentuan tentang daftar bakal calon anggota DPRA dan DPRK yang diajukan parlok. jadi pasal ini kalau merujuk regulasi adalah spesifik untuk parlok," katanya.

Menurut Ilham, apabila daftar calon dikatakan kekhususan, maka sebelumnya terlebih dahulu harus diatur dalam UUPA ketentuan mengenai daftar calon tersebut. sebab UUPA merupakan rujukan utama tentang tata kelola Pemerintahan Aceh, termasuk dalam hal ini penyelenggaraan Pemilu. akan tetapi di UUPA tidak diatur ketentuan tentang daftar calon 120 persen.

"Kenapa bisa 120 persen daftar calon diatur dalam Qanun 3 2008 ? hal ini karena Qanun tersebut dalam konsiderannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam UUNomor 10 Tahun 2008 memang diatur bahwa daftar caleg 120 persen. jadi Qanun 3 Tahun 2008 tidak merujuk kepada UUPA ketika membuat ketentuan 120 persen tapi UU Nomor 10 Tahun 2008," katanya.

Dikatakan Ilham, saat ini UU Nomor 10 Tahun 2008 ini tidak bisa lagi jadi rujukan, karena UU itu sudah dicabut dan kini digantikan UU 7 Tahun 2017. dimana dalam pasal ini diatur daftar caleg diajukan maksimal 100 persen dari jumlah kursi di Dapil bersangkutan.

Komentar

Loading...