Unduh Aplikasi

Pasang APK sebelum Jadwal Kampanye, Bacaleg Langgar Aturan

Pasang APK sebelum Jadwal Kampanye, Bacaleg Langgar Aturan
Spanduk bacal calon legislatif yang dipasang diluar jadwal kampanye. Foto: Muksal Mina

PIDIE JAYA - Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) di Kabupaten Pidie Jaya khususnya dinilai telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Peraturan tersebut ialah terkait alat peraga kampanye (APK) yang dipasang diluar tahapan jadwal kampanye yang ditetapkan.

Pantauan AJNN, hampir di setiap kecamatan dalam Kabupaten Pidie Jaya mulai marak dipasang APK, baik bacaleg Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat maupun Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Padahal, jadwal kampanye pemilihan legeslatif 2019 baru diperbolehkan tiga hari setelah penetapat daftar calon tetap (DCT).

Sementara penetapan DCT baru akan diumukan pada tanggal 20 September 2018. Dengan begitu, bacaleg baru dapat melakukan kampanye atau memasang APK terhitung mulai 23 September 2018 hingga minggu tenang sebelum pemilihan 17 April 2019.

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Pidie Jaya, Fajri M Kasem kepada wartawan, Kamis (13/9) mengatakan para bacaleg yang telah melakukan pemasangan APK sebelum tanggal 23 September 2018, telah melanggar dua aturan PKPU.

Kedua aturan tersebut, jelasnya, PKPU nomor 23 tahun 2018, tentang Kampanye Pemilihan Umum, dan PKPU nomor 5 tahun 2018, tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 2017, tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaran Pemilihan Umum tahun 2019.

"Pemasangan APK sebelum dilakukan penetapan DCT, itu telah melanggar aturan," katanya.

Dijelaskan, dalam Pasal 24 ayat (1) PKPU nomor 23 tahun 2018, menyebutkan, kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h dan huruf I dilaksanakan sejak 3 (3) hari setelah penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD dan DPRD dan setelah penetapan sebagai pasangan calon untuk pemilu Presiden dan wakil Presiden sampai dimulainya masa tenang.

Untuk menertipkan APK yang sudah marak dipasang sebelum masuk tahapan kampanye tersebut, pihak Panwaslih katanya, akan bekerja sama dengan pemerintah setempat.

Panwasli Pidie Jaya, tambahnya, sudah pernah menyurati partai politik ihwal waktu pemasangan APK. Yang mana pada waktu itu sebagian partai politik telah menurunkan sendiri APK tersebut.

"Jika masih ada partai politik yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika di spanduk itu ada kata-kata bakal calon atau umbul-umbul sebagai bakal calon, itu melanggar. Kalau tidak diturunkan oleh bacaleg maupun partai politik terkait, maka Panwaslih dengan pemerintah daerah, akan melakukan penertiban terhadap APK tersebut," ujar Fajri.

Komentar

Loading...