Unduh Aplikasi

Panwaslu Lhokseumawe Tertibkan Alat Peraga Kampanye

Panwaslu Lhokseumawe Tertibkan Alat Peraga Kampanye
Penertiban alat peraga kampanye di Kota Lhokseumawe, Selasa (22/5). Sarina

LHOKSEUMAWE – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Lhokseumawe bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Pol-PP) menertibkan sejumlah alat-alat peraga kampanye (APK) di beberapa titik dan ruas-ruas jalan kawasan Kota Lhokseumawe, Selasa (22/5).

Amatan AJNN, petugas mulai menyisir dari Jalan Merdeka Kota Lhokseumawe, dengan menurunkan baliho, spanduk dan alat peraga lainnya yang berbau kampanye Pemilu 2019 mendatang. Kegiatan itu turut dikawal oleh Satuan Sabhara Polres Lhokseumawe.

Ketua Panwaslu Kota Lhokseumawe, Teuku Zulkarnaen mengatakan, pihaknya melakukan penertiban tersebut sesuai dengan jadwal yang telah disusun dalam tahapan Pemilu belum tiba masa kampanye. Jadi penertiban tersebut bagian dari mengimbau kepada semua peserta Pemilu 2019.

“Jadi penertiban ini bagian daripada mengimbau kepada semua peserta Pemilu 2019 untuk melakukan kegiatan kampanye pada waktunya di bulan September nanti,” katanya, Selasa (22/5).

Sambungnya, semua atribut yang dibuat peserta Pemilu, baik itu partai maupun perseorangan yang terindikasi dalam kontek alat peraga kampanye atau bahan kampanye akan tetap diturunkn, karena belum tiba waktunya untuk berkampanye. Karena hal ini ajang bagi peserta Pemilu melakukan sosialisasi namun tidak dengan cara yang benar ,

“Sebelum kita tertibkan, sudah pernah kita kirimkan surat imbauan sebanyak dua kali kepada peserta, bagi yang sudah terlanjur menaikkan agar segera diturunkan,” ungkapnya.

Teuku Zulakarnaen menambahkan, apabila dengan upaya dan tindakan yang dilakukan, peserta juga tidak mengindahkannya, akan dikenakan sanksi pidana ini secara tegas diatur dalam Pasal 492 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menyatakan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

GANN

Komentar

Loading...