Unduh Aplikasi

DITUDING TAK TERBUKA

Pansel Panwaslih Kabupaten/Kota: Kita Bekerja Profesional dan Terbuka

Pansel Panwaslih Kabupaten/Kota: Kita Bekerja Profesional dan Terbuka
Ketua Tim Seleksi Regional II, Teuku Kemal Fasya

LHOKSEUMAWE – Ketua Tim Seleksi Regional II menanggapi dan membantah tudingan yang menilai Panitia Seleksi (Pansel) Panwaslih Kabupaten/Kota tidak terbuka dan mengabaikan tanggapan serta masukan publik terkait rekrutmen calon Komisioner Panwaslih Kabupaten Aceh Timur Periode tahun 2018-2023.

“Tentang tidak terbuka itu tidak benar, kita bahkan membuka informasi selebar-lebarnya. Saya sendiri selaku ketua panitia seleksi beberapa kali melakukan broadcast dan memberikan informasi,” kata Ketua Tim Seleksi Regional II, Teuku Kemal Fasya kepada AJNN, Selasa (7/8).

Teuku Kemal menambahkan, sejauh ini pihaknya sudah menjalankan secara profesional berdasarkan panutan dan peraturan. Pansel juga punya standar yang tinggi misalnya, integritas Pansel juga diuji. Menurut pihaknya selama ini seleksi yang dibuat dan dilaksankan oleh yang memiliki jenjang atas lebih dipercaya publik yaitu melalui DPRK, dalam hal ini pihaknya tidak pernah membuat kontrak secara politik maupun ekonomi dengan calon yang direkrut tersebut

“Yang menjadi permasalahan selama ini misalnya, banyak peserta yang mengikuti seleksi ini namun tidak memahami pola pedoman seleksi Panwaslu terkini. Misalnya ada terkait dengan pengetahuan dan pengalaman terhadap kepemiluan,” ungkapnya.

Menurutnya, selama perekrutan berlangsung banyak yang tersingkir di seleksi administrasi, itu bukan di buat oleh Timsel Aceh, namun itu pedoman yang diberlakukan di tingkat nasional.

Terkait perekrutan calon yang tidak memiliki latar belakang yang bagus, Kemal menjawab, apanya yang tidak bagus, masyarakat bisa saja memberikan berbagai macam komentar bahkan opini.

“Tapi dengan seleksi kan tidak bergerak berdasarkan dengan opini apalagi politisasi opini seseorang terhadap bakal calon, terutama dalam model perekrutan kebanyakan orang membuat laporan, kita bisa menilai berdasarkan parameter yang digunakan,” jelas Kemal.

Lanjutnya, kalau menjadi penyelanggara pemilu itu tiba-tiba di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) hampir semua pernah di DKPP, kalau orang-orang mengambil kebijakan misalnya tidak sesuai dengan panduan peraturan dia bisa saja dilaporkan, tapi itu belum tentu dia benar-benar melanggar peraturan.

Dan peraturan tentang kepemiluan terus berubah, ada yang kadang-adang tidak di atur namun penyelenggara harus mengambil kebijakan tertentu, dan yang mengambil kebijakan itu bisa dilaporkan, yang sering melaporkan misalnya rival dari lembaga kepemiluan misalnya KIP berjalan dalam norma mengambil kebijakan dilihat oleh Panwaslu tidak tepat, akhirnya panwaslu men DKPP kan KIP demikian pula sebaliknya.

“DKPP itu sesuatu yang terjadi bahkan sering terjadi. Kita lihat KPU RI sendiri sering kali di DKPP. Banwaslu juga begitu mereka pernah di DKPP,” tambahnya.

Kemal juga mengutarakan, ada putusan yang tidak bisa ditoleransi adalah ketika putusan pemberhentian yang terjadi karena pelanggaran berat. Jika itu pelanggaran lain terjadi dan kemudian, pihak Banwaslu pun mengatakan bahwa orang yang mendapat putusan peringatan boleh diloloskan di tahap selanjutnya, itu yang tidak dipahami oleh publik sekarang.

“Dan saya sendiri punya patokan tentang permasalahan integritas seseorang, bagi saya sendiri misalnya seseorang itu punya laporan tentang korupsi atau penyalahgunaan anggaran bagi kita itu tidak ada toleransi,” imbuhnya.

Tidak semua laporan punya fakta yang tepat, kadang hanya ingin memfitnah, politisir seseorang, dan ingin menjatuhkan mantan calon komisioner yang pelapornya sendiri sebenarnya memiliki kelakuan yang buruk. Misalnya membuat surat SPPD fiktif, memanipulasi anggaran. Dalam hal ini bagaimana bisa diterima laporan kalau dia sendiri tidak benar.

“Ini yang harus dilihat, bahwa proses seleksi kami ini jauh dari interpensi politik, ikral dari pola, dan kontak politik dengan peserta. Jika ada harap dilaporkan, karena integritas kita jaga," tegasnya.

"Kita ingin kelembagaannya hadir dari lembaga panwaslih yang permanen dan memperbaiki kualitas demokrasi di Aceh yang selama ini dikenal terpuruk. Itu cita-cita terbesar kami,” pungkasnya.

Komentar

Loading...