Panjar Pesawat Rp 10 Miliar, Gaji Guru Honor Rp 15 Ribu Perjam

Panjar Pesawat Rp 10 Miliar, Gaji Guru Honor Rp 15 Ribu Perjam
Kegiatan dan mata anggaran KUA-PPAS APBA-P 2017. Foto: Ist

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh mengusulkan anggaran pembelian pesawat udara dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2017, dengan total dana yang diusulkan Rp 10 miliar. Angka tersebut baru untuk pembayaran panjar.

Namun disisi lain, Pemerintah Aceh malah mengusulkan pembayaran gaji guru honor SMK/SMA sebesar Rp 15 ribu perjam. Total guru honor di Aceh mencapai 11.392 orang. Dana yang diusulkan dalam KUA-PPAS yakni Rp 31 miliar.

Ketua Komisi II DPRA Nurzahri, mengkritisi jumlah gaji yang dibayar kepada guru honor oleh Pemerintah Aceh. Bahkan perdebatan pun sempat terjadi dalam rapat tahap ke II antara Badan Anggaran (Banggar) DPRA dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), Selasa (19/9) malam.

"Gubernur hanya membayar guru honor Rp 15 ribu perjam pelajar, dan Rp 500 ribu perbulan bagi tenaga kontrak lainnya baik penjaga sekolah, clining service dan lain-lain," kata Nurzahri.

Menurutnya meskipun Pemerintah Aceh beralasan besaran tersebut karena tidak tersedianya anggaran, namun ia tetap menentang keras kebijakan tersebut. Pemerintah Aceh harus patuh kepada kebijakannya sendiri terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) yang telah ditetapkan sebesar Rp 2,3 juta rupiah.

"Seluruh guru kontrak, penjaga sekolah, tenaga clining service harus mendapat upah minimal sebesar UMP tersebut Rp 2,3 juta," ujarnya

Ia mengatakan Pemerintah Aceh melakukan pembohongan publik apabila mengatakan tidak memiliki anggaran untuk gaji para kontrak. Pasalnya disisi lain pemerintah Aceh menyediakan anggaran bagi program-program kurang bermanfaat.

"Seperti Tsunami Cup Rp 11 miliar, panjar beli pesawat 10 miliar, Sabang Sail Rp 9,7 miliar, pengadaan mobil di Jakarta bagi wakil gubernur Rp 3 miliar, dan program-program aneh lainnya," ujar Nurzahri.

Dia menjelaskan permasalahan kesejahteraan para guru kontrak ini menyangkut rasa kemanusian dimana para guru kontrak ini telah bersusah payah mengajar anak-anak Aceh agar berpendidikan, tetapi kurang dihargai oleh Pemerintah Aceh.

"Angka Rp 15 ribu perjam atau Rp 500 ribu perbulan tentunya sangat jauh dari kebutuhan hidup seorang manusia merdeka, wajar kiranya kemiskinan di Aceh tidak pernah teratasi karena ternyata Pemerintah Aceh lah yang memiskinkan para pahlawan tanpa tanda jasa Aceh," ujarnya.

Padahal, kata Nurzahri, tanpa guru-guru tersebut mungkin Irwandi Yusuf tidak akan menjadi gubernur dan Nova Iriansyah tidak akan menjadi wakil gubernur.

Baca: APBA-P 2017, Gaji Guru Honor Dibayar Sesuai UMR

Sebelumnya, Irwandi Yusuf ketika menyerahkan KUA-PPAS 2017, mengatakan gaji para guru honor kedepan akan dibayar sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) dengan dilakukan penyesuaian jumlah jam kerja masing-masing.

"Setelah kami survei ternyata mereka bekerja 50 jam perbulan," ujarnya.

Baca: Tsunami Cup, Pemerintah Aceh Usulkan Anggaran Rp 11 Miliar

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRA, Asrizal Asnawi juga mengkritik besarnya anggaran untuk acara Tsunami yang mencapai Rp 11 miliar.

"Tsunami Cup itu hanya untuk olahraga voly, diusulkan Rp 11 miliar, tetapi kami di Banggar akan mempertimbangkan kembali usulan ini," kata Asrizal Asnawi kepada AJNN usai melaksanakan rapat Banggar, Senin (18/9).

data-ad-format="auto">

Komentar

Loading...