Unduh Aplikasi

Paket di Dinas Pengairan Aceh yang Tak Bisa Tender Rp 124 Miliar, Bukan Rp 98 Miliar

Paket di Dinas Pengairan Aceh yang Tak Bisa Tender Rp 124 Miliar, Bukan Rp 98 Miliar
Surat Kepala Dinas Pengairan Aceh yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Foto: Dok AJNN

BANDA ACEH - Kepala Dinas Pengairan Aceh, Mawardi, tanggal 4 Februari 2019 lalu, telah menyurati Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Cq. Direktur Jenderal Sumber Daya Air di Jakarta.

Surat bernomor: 005-A/209/2019 itu, menyangkut perihal permohonan izin penanganan infrastruktur bidang sumber daya air yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Pusat di Aceh.

Permintaan izin tersebut dilakukan karena di tahun 2019, Pemerintah Aceh telah mengalokasikan beberapa kegiatan yang merupakan wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Pusat dan dianggap merupakan prioritas daerah.

Namun, sebanyak 38 kegiatan yang menjadi prioritas daerah terkait sumber daya air tersebut, belum teralokasi dalam program yang rencana pembiayaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2019.

Menyikapi kondisi itu, Dinas Pengairan Aceh memohon izin kepada pihak Kementerian PUPR, agar kegiatan yang merupakan wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Pusat tersebut penanganannya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh. Berikut merupakan daftar 38 kegiatan, yang total anggarannya mencapai Rp 124,7 miliar, yakni:

1. Pembangunan Jetty Kuala Cangkoi, Gp. Lamteh Kec. Peukan Bada, Aceh Besar, dengan pagu anggaran Rp 24,3 miliar

2. Pembangunan Jetty Lhok Kuala Gigieng, Gp. Lambada Lhok, Kec. Baitussalam, Aceh Besar, dengan pagu anggaran Rp 10,2 miliar

3. Pengendalian Banjir Krueng Sarah, Kec. Leupung, Aceh Besar, dengan pagu anggaran Rp 9,7 miliar

4. Pengendalian Banjir Sungai Lawe Alas, Kec. Babussalam, Aceh Tenggara, dengan pagu anggaran Rp 4,85 miliar

5. Penguatan Tebing dan Normalisasi Sungai Lawe Kisam, Kec. Lawe Bulan, Aceh Tenggara, dengan pagu anggaran Rp 4,85 miliar

6. Pembangunan Tanggul Laut Gp. Pulot, Kec. Leupung, Aceh Besar, dengan pagu anggaran Rp 4,85 miliar

7. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Krueng Baro, Gp. U Gadeng, Kec. Keumala, Kab. Pidie, dengan pagu anggaran Rp 4,85 miliar

8. Pembangunan Pengaman Tebing Krueng Teupin Raya, Gp. Kruet Teumpeun, Kec. Geulumpang Tiga, Pidie, dengan pagu anggaran Rp 4,85 miliar

9. Pembagunan Jetty Langa Batang, Kec. Seuneuddon, Aceh Utara, dengan pagu anggaran Rp 4,85 miliar

10. Pembangunan Pengaman Tebing Krueng Babahrot (Batu Gunung), Gp. Pantee Rakyat, Kec. Babahrot, Aceh Barat Daya, dengan pagu anggaran Rp 4,85 miliar

11. Normalisasi dan Penguatan Tebing Sungai Waih Tripe, Kec. Debun Gelang, Gayo Lues, dengan pagu anggaran Rp 4,85 miliar

12. Pembangunan Rabat Beton Bertulang untuk Penahan Tebing Sungai Cepu Indah, Kec. Simpang Kiri, Subulussalam, dengan pagu anggaran Rp 4,85 miliar

13. Pengaman Tebing Sungai Suak Gp. Kuta Padang/Suak Ribee, Kec. Johan Pahlawan, Aceh Barat, dengan pagu anggaran Rp 3,88 miliar

14. Pembangunan Pengaman Saluran Pembuangan Gp. Lambaro, Kec. Geulumpang Tiga, Pidie, dengan pagu anggaran Rp 3,33 miliar

Baca: Surat dari Pusat Belum Turun, Proyek Rp 98 Miliar Tidak Bisa Dilelang

15. Saluran Pengendali Banjir Gp. Darat, Kec. Johan Pahlawan, Aceh Barat, dengan pagu anggaran Rp 2,6 miliar

16. Normalisasi saluran pembuangan Krueng Jreu, Kec. Darul Kamal, Aceh Besar, dengan pagu anggaran Rp 1,94 miliar

17. Peningkatan Jaringan Irigasi Sp. Rawa, Kec. Geulumpang Tiga, Pidie, dengan pagu anggaran Rp 1,94 miliar

18. Pembangunan Saluran Pembuangan Cot Tunong-Cot Baroh, Kec. Geulumpang Tiga, Pidie, dengan pagu anggaran Rp 1,94 miliar

19. Pekerjaan Saluran Buangan Alue Langa Blang Gle, Kec. Geulumpang Tiga, dengan pagu anggaran Rp 1,94 miliar

20. Pembanguan Irigasi D.I Jambo Aye Langkahan, Kec. Seuneuddon, Aceh Utara, dengan pagu anggaran Rp 1,94 miliar

21. Pembangunan Pengaman Tebing Krueng Teupin Raya, Kec. Geulumpang Tiga, Pidie, dengan pagu anggaran Rp 1,94 miliar

22. Normalisasi Sungai Badak, Kec. Debun Gelang, Gayo Lues, dengan pagu anggaran Rp 1,94 miliar

23. Pengendalian Banjir Krueng Meureudu, Pidie Jaya, dengan pagu anggaran Rp 1,94 miliar

24. Optimalisasi Saluran Tuha Meunje-Panjoe, Kec. Geulumpang Tiga, Pidie, dengan pagu anggaran Rp 1,45 miliar

25. Pembangunan Saluran Pembuangan Neurok, Kec. Geulumpang Tiga, Pidie, dengan pagu anggaran Rp 1,45 miliar

26. Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran Sekunder Extention D.I Krueng Jreu, Aceh Besar, dengan pagu anggaran Rp 970 juta

27. Peningkatan Jaringan Irigasi BBT Titeu 123, Kec. Titeu, Pidie, dengan pagu anggaran Rp 970 juta

28. Normalisasi Tebing Sungai Krueng Neng, Gp. Garot, Aceh Besar, dengan pagu anggaran Rp 970 juta

29. Normalisasi Saluran Pembuangan Gp. Baroh, Kec. Montasik, Aceh Besar, dengan pagu anggaran Rp 873 juta

30. Normalisasi Saluran Pembuangan Gp. Bung Tujoh, Kec. Montasik, Aceh Besar, dengan pagu anggaran Rp 776 juta

31. Saluran Lam Geudong, Kec. Geulumpang Tiga, Pidie, dengan pagu anggaran Rp 582 juta

32. Irigasi Tuah Jeulatang, Kec. Geulumpang Tiga, Pidie, dengan pagu anggaran Rp 582 juta

33. Normalisasi Saluran Irigasi Gp. Cot Nga, Kec. Peusangan, Bireun, dengan pagu anggaran Rp 500 juta

34. Normalisasi Sungai Gp. Bantayan, Kec. Seuneuddon, Aceh Utara, dengan pagu anggaran Rp 485 juta

35. Rehab Saluran Irigasi BDD 2 KN, Kec. Montasik, Aceh Besar, dengan pagu anggaran Rp 485 juta

36. Normalisasi Saluran Irigasi Lueng Kuta Sagoe Arusan-Tanjong Krueng, Kec. Kembang Tanjong, Pidie, dengan pagu anggaran Rp 485 juta

37. Pembangunan Tanggul Sungai Gp. Mesjid Baro, Kec. Samatiga, Aceh Barat, dengan pagu anggaran Rp 485 juta

38. Pembangunan Bronjong Penahan Tebing Sungai Krueng Baro, Gp. Tanjong Krueng, Kec. Kota Sigli, Pidie, dengan pagu anggaran Rp 485 juta.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 38 paket proyek dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2019, senilai Rp 98 miliar pada Dinas Pengairan Aceh belum bisa dilelang karena masih terkendala administrasi yang belum dikeluarkan oleh Kementerian PUPR.

Ketua Fraksi Demokrat DPRA, HT Ibrahim mengatakan paket tersebut merupakan kewenangan pusat, dalam hal ini diperlukan surat pertimbangannya. Atas dasar itu kemudian Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah telah melayangkan surat kepada Kementerian PUPR pada Mei 2019 lalu.

Tetapi, sampai hari ini pusat belum juga memberikan surat balasan ke Pemerintah Aceh mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut.

"Itu paket wewenangnya APBN, tapi ngak dikerjakan, rakyat minta diusulkan dari APBA, tidak bisa dikerjakan, karena wewenangnya orang balai, tidak mau dia," kata HT Ibrahim saat dihubungi AJNN, Sabtu (27/7).

HUT AJNN 6th - Inspektorat Aceh Jaya
HUT AJNN 6th - DPC Demokrat Aceh Jaya

Komentar

Loading...