Unduh Aplikasi

SELEKSI CPNS 2018

Ombudsman Sarankan Aceh minta Pemberlakuan Downgrade

Ombudsman Sarankan Aceh minta Pemberlakuan Downgrade
Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin. Foto:Ist

BANDA ACEH - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh menyarankan Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyarankan Gubernur dan DPR Aceh berkordinasi dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan-RB) untuk proses penurunan nilai ambang batas atau down grade nilai Computer Asisten Tes (CAT) dari yang telah ditentukan.

Saran disampaikan Kepala Ombudsman Aceh Dr Taqwaddin Husin dengan menyurati Plt Gubernur dan DPR Aceh menyusul minimnya peserta tes CAT yang lulus baik di Instansi Vertikal maupun Instansi Daerah.

"Mengingat masih minimnya peserta tes CAT yang lulus kami menyarankan Gubernur dan DPRA agar berkoordinasi dengan Menpan-RB untuk menurunkan ambang batas penilaian dan ini perlu segera dibahas sebelum terlambat," kata Taqwaddin, Selasa (13/11).

Sebagaimana diketahui, tingkat kelulusan (passing grade) peserta tes CAT secara nasional baru sekitar 3 persen. Angka tersebut masih sangat jauh dari angka yang dibutuhkan untuk mengisi formasi yang disediakan, bahkan beberapa formasi ada yang peserta CAT nya tidak memenuhi ambang batas dan dinyatakan tidak ada yang lulus.

 Menurut Taqwaddin Gubernur dan DPR Aceh dapat menjadikan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai dasar permintaan down grade. Dalam peraturan itu kata Taqwaddin, disebutkan kebijakan dan manajemen ASN yang diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan dengan memperhatikan kekhususan daerah tertentu dan warga negara dengan berkebutuhan khusus.

"Aceh merupakan salah satu daerah yang istimewa dan khusus, sehingga Pemerintah Aceh bisa mengajukan hal tersebut kepada Menpan-RB untuk permasalahan CPNS. Ini merujuk pada Pasal 132 UU 5/2014 tentang ASN," kata
Taqwaddin didampingi Ilyas Isti, Asisten Ombudsman RI Aceh yang bertugas memonitoring dan mengawasi seleksi CPNS 2018.

Taqwaddin berharap dengan permintaan penurunan nilai ambang batas putra-putri Aceh yang lulus pada seleksi CPNS 2018 semakin bertambah. Hal itu mengingat masih minimnya lapangan perkerjaan di Aceh.

"Sebetulnya kami sudah mengidentifikasi banyak permasalahan terkait dengan proses penerimaan dan seleksi CPNS 2018. Pemerintah Pusat (Menpan dan BKN RI) belum bagus, belum matang, dan belum optimal dalam melakukan perencanaan, pelayanan dan seleksi CPNS 2018,"kata Taqwaddin.

Ketidaksiapan tersebut lanjut dia mengakibatkan banyak permasalahan yang timbul dalam seleksi CPNS 2018. Ini ditandai dengan banyaknya keluhan yang diterima Ombusman dari masyarakat.

"Kami pun menerima banyak keluhan masyarakat terkait hal ini, yang mesti kami selesaikan dengan mekanisme RCO (Reaksi Cepat Ombudsman). Ada dua masalah utama terkait pengadaan CPNS 2018 yaitu masalah administrasi dan masalah kelulusan seleksi. Kami berharap ada perubahan kebijakan dalam proses pengadaan CPNS, baik dalam hal masalah administrasi maupun masalah rendahnya passing grade dalam seleksi,"ujar Taqwaddin.

Komentar

Loading...