Unduh Aplikasi

Ombudsman Minta Pemkab Aceh Selatan Selesaikan Permasalahan Tapal Batas Gampong

Ombudsman Minta Pemkab Aceh Selatan Selesaikan Permasalahan Tapal Batas Gampong
Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh, Taqwaddin

BANDA ACEH - Ombudsman RI Perwakilan Aceh meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan segera menyelesaikan batas Gampong (Desa-red) antara Gampong Indra Damai dengan Gampong Pasie Lembang, Kecamatan Kluet Selatan. Hal tersebut disampaikan mengingat adanya laporan masyarakat ke Ombudsman Aceh.

"Aceh Selatan yang terdiri dari 260 desa dan 46 kemukiman diharapkan segera membuat peta desa, supaya tidak terjadi konflik kedepannya," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Taqwaddin Husin dalam keterangannya, Jum'at (17/8).

Taqwaddin menyampaikan, hal ini perlu dilakukan supaya adanya kejelasan batas administrasi wilayah gampong, khususnya bagi masyarakat yang hendak mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai bukti legalitas kepemilikan persil tanah bagi masyarakat gampong tersebut.

"Yang lebih penting yaitu untuk mengantisipasi terjadinya konflik berkepanjangan antara gampong yang bersengketa nantinya," ungkapnya.

Terkait laporan masyarakat tersebut, Ombudsman Aceh telah menurunkan tim untuk melakukan peninjauan lapangan dan klarifikasi langsung ke Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan serta pihak terkait lainnya yakni Camat Kluet Selatan dan Kantor Pertanahan Aceh Selatan pada Kamis (16/8) kemarin.

Menurut Taqwaddin, persoalan ini perlu ditanggapi karena laporan atas masalah tersebut disampaikan langsung oleh salah satu desa yang bersengketa, mereka melaporkan tentang lambannya kinerja Pemerintah Kabupaten dalam menangani masalah tapal batas itu.

Menanggapi konflik itu, Sekda Aceh Selatan, Nasjuddin yang dimintai keterangan langsung oleh Tim Ombudsman diruang kerjanya menjelaskan bahwa lokasi yang menjadi sengketa tersebut memang sedang dalam proses penyelesaian.

"Tim dari Pemda Aceh Selatan yang dibantu oleh Muspika setempat sudah melakukan musyawarah dan juga turun langsung ke lapangan terkait sengketa tapal batas antara Desa Indra Damai dengan Pasie Lembang, namun saat ini masih dalam proses dan akan siap dalam beberapa hari ini," tutur Nasjuddin kepada tim Ombudsman.

Sementara itu, Kepala BPN Aceh Selatan yang diwakili Kasi Pengukuran M Syukri mengatakan bahwa Tim dari BPN juga telah melakukan pengecekan lapangan dan sudah membuat peta lokasi yang menjadi sengketa. Peta tersebut mengacu pada peta yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik.

"Petanya sudah kita serahkan ke bagian Tata Pemerintahan Pemkab Aceh Selatan untuk kemudian dibuat kesimpulan tentang lokasi tersebut," imbuh M Syukri.

Terhadap masalah ini, Taqwaddin menegaskan bahwa keterlibatan Ombudsman dalam kasus yang dilaporkan ini adalah lebih pada kinerja pemerintah dalam menyikapi masalah, bukan pada sengketa tanah.

"Karena sesuai Permendagri Nomor 47 Tahun 2016, yang menyelesaikan sengketa batas desa itu adalah Pemda. Sehingga kita meminta Pemda segera menyelesaikan masalah tersebut, jangan sampai berlarut," pungkas Taqwaddin Husin

Komentar

Loading...